Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yuddy: Waspadai Pangkalan Militer AS di Australia

Kompas.com - 20/11/2011, 11:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi menyatakan, Indonesia harus mewaspadai potensi ancaman terhadap kedaulatan negara atas adanya pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin, Australia.

"Benar, kehadirannya bukan ancaman bagi Indonesia, setidaknya dalam jangka pendek, mengingat Indonesia adalah mitra dekat aliansi AS di Asia. Namun, sebagai bangsa besar yang berdaulat dengan segenap potensi ekonomi yang kita miliki, Indonesia harus menyadari bahwa dalam jangka panjang pangkalan militer AS di Darwin-Australia yang terdekat ke wilayah kita merupakan potensi ancaman kedaulatan NKRI di Papua yang sarat kepentingan AS," katanya di Jakarta, Minggu (20/11/2011).

Anggota Komisi I DPR RI bidang luar negeri dan pertahanan periode 2004-2009 itu menilai keputusan AS menempatkan pangkalan militer di Darwin sebagai hasil kajian geopolitik penguasaan kawasan dalam jangka panjang, 20 tahun ke depan. Keputusan itu, kata Yuddy, bukan alasan membentuk pengaruh China di Asia Pasifik semata atau sekadar antisipasi konflik Kepulauan Spratly.

Yuddy berpendapat bahwa mulai saat ini Indonesia perlu melakukan antisipasi strategi jangka panjang. Ini dilakukan melalui intensitas diplomasi internasional dan kepemimpinan pembangunan kawasan ASEAN yang berorientasi kepentingan nasional.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden AS Barack Obama di Bali, pekan lalu, sempat menyinggung kebijakan AS yang menempatkan sekitar 2.500 marinir di Darwin sebagai salah satu kebijakan luar negeri di Asia Pasifik.

Juru bicara kepresidenan bidang luar negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan, penempatan militer AS di Australia harus dilihat secara komprehensif. "Indonesia memiliki kerja sama dalam mekanisme kemitraan strategis, baik dengan AS maupun Australia, sehingga atas kerja sama itu, kehadiran militer AS di Australia tidak akan mengancam kedaulatan Indonesia," ujarnya.

Ia mencontohkan kesepakatan "Lombok Treaty" antara Indonesia dan Australia yang menegaskan bahwa tidak ada akan ada kegiatan di wilayah nasional Australia yang mengancam wilayah, kedaulatan, atau kepentingan Indonesia.

Dalam rangkaian kunjungannya ke Asia Pasifik, Presiden Obama menegaskan bahwa AS akan memantapkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Langkah nyata yang dilakukan Obama adalah membuat kesepakatan dengan Perdana Menteri Australia Julia Gillard untuk memperluas kerja sama militer kedua negara. Salah satunya dengan menempatkan sekitar 2.500 marinir AS di Darwin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Nasional
Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Nasional
109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

Nasional
Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Nasional
Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Nasional
Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Nasional
Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Nasional
Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Nasional
Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Nasional
Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Nasional
Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Nasional
Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Nasional
Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com