Ketegangan di Laut China Selatan

Kode etik yang sedang disusun diharapkan memperoleh persetujuan di tingkat negara anggota ASEAN. Setelah itu ASEAN berharap akan membawanya ke China untuk disepakati.

Namun, dalam analisis akhir, penyelesaian LCS akan bergantung pada sikap China. Jika China tak menggunakan kekerasan dan mengedepankan dialog, konflik LCS tak akan mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan. Kondisi sebaliknya akan terjadi jika China secara provokatif menggunakan kekerasan untuk menegaskan klaimnya.

Menjadi pertanyaan bagaimana memastikan agar China tidak akan menggunakan kekerasan. Di sinilah pentingnya keterlibatan ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional yang netral dan menjadi fasilitator bagi negara-negara yang bersengketa.

Seiring dengan akan berpindahnya posisi ketua ASEAN ke Myanmar, akan menarik untuk diamati bagaimana Myanmar memainkan peran sebagai ketua. Apakah ide Indonesia untuk menyelesaikan sengketa di LCS secara damai dan menghindarkan kekuatan besar bermain saat menjadi ketua akan diteruskan? Ataukah Myanmar akan lebih mendekat pada keinginan China dan menjauhkan ASEAN dari apa yang diharapkan oleh AS?

Paling tidak kedudukan sebagai ketua ASEAN kini menjadikan Myanmar memiliki posisi tawar ketika berhadapan dengan AS. Bagi Myanmar, ini penting karena Myanmar selalu mendapat tekanan terkait masalah hak asasi manusia dan pemerintahan militernya dari AS.

Perang dingin

Konflik di LCS bukanlah sekadar klaim sengketa antarnegara. Konflik LCS mengingatkan kembali hubungan antarnegara pada masa perang dingin di masa lalu. Negara adidaya bersaing untuk mendapatkan pengaruh dari konflik antarnegara di berbagai kawasan. Hubungan juga diwarnai kepentingan dan ego suatu negara yang akan berbenturan dengan mengatasnamakan perdamaian dan stabilitas kawasan serta dunia.

Untuk itu, dari waktu ke waktu, Indonesia, baik secara sendiri maupun dalam ASEAN, perlu terus berperan dalam mendorong penyelesaian damai di LCS.

Indonesia juga perlu memastikan agar sengketa di LCS tak dijadikan pijakan, bahkan entry point, konflik kepentingan antarnegara dan membuat perang dingin berubah menjadi perang sebenarnya.

Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional, Universitas Indonesia