Dinamika Baru Sengketa Kamboja-Thailand
Diharapkan mediasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua ASEAN merukunkan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Perdana Menteri Thailand (waktu itu) Abhisit Vejjajiva dalam masalah Candi Preah Vihear membuahkan hasil. Itu karena konsep Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN yang dicanangkan para kepala negara dan pemerintahan ASEAN menggambarkan mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara ASEAN. Di samping itu, Dewan Keamanan PBB telah memberikan amanah kepada ASEAN untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai.
Masalahnya kemudian mengganjal mengingat inti persoalannya kompleks karena menyangkut kedaulatan wilayah yang diperebutkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, setiap pihak dalam sengketa wilayah itu berupaya sekuat mungkin mempertahankan posisi masing-masing.
Sejak Perancis menarik diri dari wilayah Indochina (1950), Candi Preah Vihear—dibangun sekitar abad ke-11—telah menjadi wilayah yang diperebutkan antara Kamboja dan Thailand. Meskipun jalan menuju Candi Preah Vihear lebih mudah ditempuh dari wilayah Thailand, Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, telah memutuskan bahwa Kamboja adalah pemilik kedaulatan atas Candi Preah Vihear dan wilayah sekitarnya. Meski demikian, Thailand tetap menuntut bahwa wilayah seluas 4,6 kilometer persegi di dekat Candi Preah Vihear masuk dalam wilayah kedaulatannya berdasarkan latar belakang sejarah.
Sengketa ini kemudian semakin muncul ke permukaan setelah UNESCO pada Juni 2008 menetapkan Candi Preah Vihear sebagai salah satu dari World Heritage Sites. Langkah badan internasional ini memicu letupan rasa nasionalistik pihak-pihak yang bersengketa.
Pasukan Thailand dan Kamboja pun terlibat dalam pertempuran sengit, bahkan menggunakan senjata api dan roket, pada 15 Oktober 2008. Sebulan sebelum KTT ASEAN di Jakarta, Mei 2011, kembali terjadi pertempuran yang lebih sengit di perbatasan sekitar Candi Preah Vihear. Setiap pihak telah menggunakan senjata artileri modern. Menurut laporan media massa, 20 orang meninggal dan sekitar 100.000 penduduk terpaksa mengungsi.
Keadaan kemudian mereda setelah komandan pasukan Thailand dan Kamboja sepakat melakukan ”genjatan senjata” dan pos-pos penjagaan di perbatasan, seperti di Ta Moan dan Ta Krabey, dibuka kembali sehingga memungkinkan adanya lalu lintas penduduk ataupun barang melewati daerah perbatasan.
Atas permintaan pihak-pihak yang bersengketa, Mahkamah Internasional di Den Haag telah menangani kembali kasus sengketa Candi Preah Vihear. Keputusan Mahkamah Internasional: setiap pihak harus menarik pasukannya dari wilayah yang diperebutkan.
Guna memelihara perdamaian, dibentuk zona bebas militer seluas 2,5 kilometer persegi, serta pasukan Thailand dan Kamboja dilarang memasukinya, kecuali pasukan Indonesia sebagai pengawas dari ASEAN. Juru bicara Mahkamah Internasional di Den Haag menegaskan, setiap pihak yang bersengketa harus menghormati keputusan tersebut karena merupakan kewajiban hukum internasional.
Masalahnya, bagaimana mengatur penempatan pasukan-pasukan pengawas, baik di wilayah Thailand maupun wilayah Kamboja. Hal ini sulit dilakukan karena the Thai-Cambodian Joint Commission on Land Demarcation tak kunjung menyelesaikan tugasnya. Dengan demikian, the Thai-Cambodian Joint Boundary Commission mengalami kesulitan mengajukan usul penempatan pasukan pengawas perdamaian ASEAN tersebut.
Indonesia selaku Ketua ASEAN telah mencoba mencari terobosan dengan menyelenggarakan pertemuan tiga negara: Thailand, Kamboja, dan Indonesia, di Bogor, Jawa Barat, Indonesia, sebagai kelanjutan pendekatan KTT ASEAN. Kenyataannya hanya delegasi Kamboja yang bersedia hadir, sedangkan Thailand tak mengirimkan delegasinya.
Tampaknya golongan garis keras dari Partai Demokrat di Thailand didukung kelompok militer bersikeras agar masalah diselesaikan secara bilateral. Sikap ini memacetkan perundingan. Sementara Kamboja melihat penyelesaian sengketa secara bilateral yang bersifat asimetris tak akan menampung kepentingannya.
Yingluck Shinawatra dari Partai Pheu Thai muncul sebagai pemenang pemilu 3 Juli 2011, di Thailand, dan disahkan Raja sebagai PM wanita pertama di Negeri Gajah itu. Adik bekas PM Thaksin Shinawatra segera mengangkat Surapong Tochakchaikul sebagai Menteri Luar Negeri, menggantikan Kasit Piromya. Tampak tanda-tanda bahwa hubungan Thailand dan Kamboja semakin hangat dan bergerak ke arah détente. Thaksin Shinawatra pernah diangkat menjadi penasihat PM Hun Sen untuk memajukan ekonomi Kamboja.
Sabtu, 24 September 2011, telah dilangsungkan pertandingan persahabatan antarkesebelasan sepak bola Kamboja yang dipimpin PM Hun Sen dengan kesebelasan Thailand dengan kapten mantan PM Thailand, Somchai Wongsawat. Pertandingan di Phnom Penh dengan skor 10-7 untuk kemenangan Hun Sen itu disiarkan secara luas oleh media massa kedua negara. Sebelum pertandingan, Hun Sen menyatakan bahwa hari itu adalah hari bersejarah karena menandakan masa kelam antarkedua negara telah berlalu.
Dalam kaitan ini, Menlu Surapong telah mengambil langkah-langkah melicinkan proses kesepakatan penyelesaian sengketa Candi Preah Vihear. Duta Besar Asda Jayanama, mantan Wakil Tetap Thailand di New York yang menjadi Ketua Delegasi Thailand dalam the Thai-Cambodian Joint Commission on Land Demarcation, telah diganti oleh Bundit Sottiplarit. Dubes Virachai Plasai, mantan Dubes Thailand di Belanda, telah diberhentikan sebagai penasihat the Thai-Cambodian Joint Boundary Commission. Diharapkan aktor-aktor baru Thailand ini mampu menciptakan situasi kondusif mengarah pada kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak.
Perkembangan ini sebaiknya ditangkap oleh Indonesia selaku Ketua ASEAN untuk segera aktif memfinalkan perdamaian antara Thailand dan Kamboja. Pasukan Indonesia sudah harus mulai beroperasi sebagai pengawas di setiap wilayah. Sebisa mungkin, tahun ini sengketa diusahakan beralih menjadi perdamaian.
Terpopuler
Now Trending
