Parpol Harus Diajak Bicara jika Menterinya Dicopot

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengajak bicara pimpinan partai politik jika menteri dari partai tersebut bakal terkena reshuffle. Komunikasi politik antara Presiden Yudhoyono dan pimpinan partai politik tetap harus dibangun meski menteri-menterinya dicopot karena perombakan kabinet.

"Ya, itu fatsun politiklah. Artinya, komunikasi politik itu harus dibangun. Ini sesuatu yang wajar. Ya sama saja, kayak kita mau kawin, begitu mau cerai masa langsung bubar begitu saja," kata politikus Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno, Sabtu (17/9/2011) di Jakarta.

Teguh mengatakan, hendaknya perombakan kabinet tidak hanya mendikotomikan masalah latar belakang menteri, apakah dari partai politik atau kalangan profesional. Sebab, menurut Teguh, tak semua menteri dari partai politik berkinerja jelek meskipun saat ini beberapa menteri yang berasal dari partai politik tengah terbelit persoalan korupsi.

"Reshuffle harus dilakukan, tetapi terhadap menteri-menteri yang dipandang tidak mampu bekerja dengan maksimal untuk menyukseskan kabinet," katanya.

Menurut Teguh, menteri dari kalangan profesional juga bisa berkinerja jelek. Dia mencontohkan Kementerian Pendidikan Nasional, meski dipimpin menteri yang bukan dari partai politik, tetapi laporan keuangan kementerian tersebut mendapatkan predikat disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan.