Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Tak Perlu Ikut dalam Pengamanan Rusuh Ambon

Kompas.com - 12/09/2011, 12:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai dalam pengamanan rusuh di Ambon, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak perlu dilibatkan lagi.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan, penanganan kerusuhan di Ambon sebaiknya tetap dilakukan oleh pihak kepolisian dengan tetap menjalankan tugas secara profesional.

"Harusnya sekarang tidak perlu lagi melibatkan TNI. Hal itu akan membuat situasi semakin mencekam dan membuat dampak negatif bagi masyarakat," ujar Haris kepada Kompas.com, di Jakarta, Senin (12/9/2011).

Menurut Haris, untuk menciptakan situasi damai di wilayah tersebut, kepolisian melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat Ambon. Polisi, kata Haris, harus juga tetap melakukan penegakan hukum dengan terus mengusut kasus terbunuhnya tukang ojek Darkin Saimen, yang diduga menjadi pemicu dalam kerusuhan tersebut.

"Jadi, sekarang lebih baik serahkan sepenuhnya kepada polisi. Karena kehadiran TNI dengan kendaraan taktis serta persenjataan lengkap akan membuat situasi di sana akan memperkeruh suasana yang sekarang ini sudah mulai kondusif," kata Haris.

Seperti diberitakan, pertikaian di Ambon terjadi karena salah paham terkait meninggalnya Darfin Saimen (32), tukang ojek asal Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Sabtu pukul 21.45. Keluarga dan warga yang mengenal Darfin menduga korban dibunuh. Padahal, Darfin meninggal karena kecelakaan seusai mengantarkan penumpang. Dia menabrak pohon dan rumah warga hingga akhirnya tewas.

Untuk mengatasi kerusuhan, TNI dan Polri menerjunkan anggotanya bersenjata lengkap ke lokasi rusuh di Kota Ambon. Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan telah mengirim empat satuan setingkat kompi (SSK) atau sekitar 400 personel polisi dari Markas Besar Polri untuk membantu pengamanan di Ambon.

"Kami menambah personel yang ditugaskan ke Ambon, sudah datang tadi jam 04.00, menambah kekuatan di sana. Intinya, preemptif dan preventif yang kami lakukan," kata Timur di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

    BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

    Nasional
    Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

    Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

    Nasional
    Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

    Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

    Nasional
    Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

    Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

    Nasional
    Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

    Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

    Nasional
    Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

    Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

    BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

    Nasional
    Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

    Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

    Nasional
    LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

    LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

    Nasional
    Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

    Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

    Nasional
    Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

    Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

    Nasional
    KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

    KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

    Nasional
    Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

    Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

    Nasional
    KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

    KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

    Nasional
    Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

    Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com