Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Antasari Perlu Dapatkan Keadilan

Kompas.com - 06/09/2011, 15:41 WIB
Susana Rita

Penulis

PADANG, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar perlu mendapatkan keadilan.

Majelis hakim peninjauan kembali (PK) harus melihat kembali, apakah benar Antasari terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Nasrudin Zulkarnaen, Direktur Utama PT Rajawali Putra Banjaran.

"Azas hukum itu bukan cuma hukum formalitas saja. Namun, intinya apa. Apakah benar dia membunuh. Apa pun itu, saya kira tidak logis kalau dia dijatuhi hukum yang didasarkan pada satu SMS (short message service) yang tidak jelas. Antasari harus mendapat keadilan," ujar Jusuf Kalla saat dimintai tanggapan mengenai proses PK yang diajukan Antasari di Padang, Sumatera Barat, Selasa (6/9/2011).

Seperti diketahui, Antasari Azhar telah mengajukan permohonan PK setelah Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasinya menjatuhkan hukuman selama 18 tahun penjara. Antasari Azhar dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai otak pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Atas putusan tersebut, Antasari dan kuasa hukumnya telah melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan hakim yang memutus perkara Antasari di tingkat pertama. Ketiga hakim tersebut adalah Harry Swantoro, Prasetyo Ibnu Asmara, dan Nugroho Setiadji.

Komisi Yudisial (KY) telah mengeluarkan rekomendasi atas laporan Antasari. KY menegaskan adanya dugaan pelanggaran etik berupa pengabaian alat bukti yang dilakukan hakim, yaitu keterangan ahli teknologi informasi (TI) dari Institut Teknologi Bandung, Agung Haryoso, dan ahli forensik Munim Idris.

Ahli TI mengungkapkan tidak adanya pesan singkat ancaman kepada Nasrudin yang dikirim oleh Antasari melalui telepon selulernya. Sementara itu, ahli forensik menerangkan tentang ukuran luka dan anak peluru yang yang menyebabkan kematian Nasrudin.

KY merekomendasikan pemberhentian sementara selama enam bulan untuk hakim kasus Antasari di tingkat pertama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

    Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

    Nasional
    Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

    Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

    Nasional
    Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

    Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

    Nasional
    PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

    PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

    Nasional
    PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

    PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

    Nasional
    Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

    Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

    Nasional
    Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

    Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

    Nasional
    Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

    Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

    Nasional
    Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

    Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

    Nasional
    Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

    Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

    Nasional
    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Nasional
    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Nasional
    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Nasional
    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    Nasional
    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com