Pembahasan di Papua Barat Terlambat

MANOKWARI, KOMPAS.com - Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan di Provinsi Papua Barat selalu terlambat. Penyebabnya, tidak adanya komitmen yang baik dari dinas pelaksana dan pengguna anggaran.

Anggota DPR Papua Barat, Muhamad Taslim, di Manokwari, Kamis (4/8/2011), mengakui, sampai dengan awal Agustus belum ada pembahasan APBD Perubahan 201. Padahal pembahasan seharusnya sudah selesai dilakukan Juli lalu. Pemerintah daerah (pemda) pun belum mengusulkan jadwal pembahasannya, padahal waktu pelaksanaan anggaran tersisa lima bulan, Agustus-Desember.

"Jika pembahasan APBD Perubahan terlambat, itu sama saja mempersulit masyarakat Papua Barat memeroleh kehidupan yang sejahtera," ungkap Taslim.

Keterlambatan pembahasan disebabkan kebanyakan dinas belum memberikan laporan penggunaan dan tambahan dana karena ada penambahan program, kepada Biro Keuangan Sekretaris Daerah Papua Barat. Di satu sisi, hasil dengar pendapat dengan sejumlah kepala dinas, ternyata penyerapan APBD pun baru sekitar 10 persen-15 persen.

Rendahnya penyerapan anggaran, kata Taslim, ternyata akibat sulitnya dinas mencairkan dana dalam APBD di Biro Keuangan. "Tidak tahu mengapa sulit, tapi kami nanti akan desak agar Biro Keuangan segera cairkan dana pembangunan," tambah Taslim.

Pembahasan APBD Perubahan yang terlambat, bukan hanya sekali terjadi. Hampir tiap tahun selalu terlambat. Bahkan, rencana dan penetapannya juga molor. Seperti tahun ini, APBD 2011 baru dibahas dan ditetapkan pada Maret-April, padahal seharusnya bulan Februari sudah selesai.

Bukan hanya rancangan APBD dan perubahannya yang tak tepat jadwal, laporan pertanggungjawaban APBD pun sama saja. Untuk pertanggung jawaban APBD 2009, baru dilaporkan oleh Gubernur PB bulan Maret 2011 lalu. Sementara laporan pertanggung jawaban 2010 masih diaudit oleh BPK Papua Barat, karena terlambat dilaporkan.

Keterlambatan juga terjadi di Pemerintah Kabupaten Manokwari. Anggota DPRD Manokwari, Rudy Timisella, mengakui pemkab belum menyerahkan draf APBD Perubahan 2011, padahal sudah lewat bulan Juli. Dampaknya pembangunan dan pelayanan publik akan tersendat.

Seharusnya, antara pemda dan DPR saling berkoordinasi membahas APBD, baik laporan realisasi selama semester pertama, maupun perubahan pada semester kedua. Evaluasi dilakukan, agar dapat diketahui manakah program kerja yang layak dan dapat diteruskan, atau menggeser alokasi anggaran dari program yang salah perhitungan pada program yang lebih mendesak dan pro rakyat.

Menurut anggota DPR Papua Barat dari PDI Perjuangan, Saleh Siknun, belum ada kesepahaman jadwal yang disepakati oleh pemda dan DPR Papua Barat. Sepatutnya pemda menyadari bahwa risiko penundaan akan ditanggung oleh rakyat. Sebab, program pembangunan yang menjadi hak rakyat tak mampu dilaksanakan oleh pemda, padahal telah dianggarkan.

Waktu lima bulan dirasa tidak akan efektif menuntaskan seluruh program yang telah dibuat. Apa lagi penyerapan dana baru 15 persen. "Semoga tak jadi kebiasaan yang berlanjut. Pekerjaan non-fisik memang tidak terganggu, tapi untuk proyek pembangunan fisik pasti banyak k endalanya jika pembahasan anggarannya terlambat," ujar Siknun.

Meski terlambat, sampai saat ini belum ada laporan dari kepala dinas akan merevisi atau menggeser program kerjanya. Padahal, dalam rancangan APBD PB 2011, rencana pembelanjaan sebesar Rp 3,3 6 triliun lebih besar dibandingkan dengan target pendapatan yang hanya Rp 3,26 triliun. DPR Papua BArat berharap pemda lebih berkomitmen dan serius membahas anggarannya, bukan sekadar mengerjakan proyek pembangunan tanpa tujuan.