Tantangan Bagi Pemimpin Papua

JAYAPURA, KOMPAS.com - Gejolak politik yang mengiringi proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, hidupnya aneka gagasan seperti referendum, tuntutan merdeka, serta dialog di tingkat masyarakat, serta ancaman terhadap keamanan di Papua yang terjadi akhir-akhir ini merupakan tantangan serius bagi para calon pemimpin Papua.

Dalam konteks itu generasi pemimpin baru Papua baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, seharusnya mampu menangkap isu tersebut dan mampu menawarkan ide untuk mencari solusi.

Ketika dihubungi, Kamis (4/8/2011) di Jayapura, Bambang Sugiono dari Pusat Kajian Demokrasi Universitas Cendrawasih Papua mengatakan, sebenarnya kondisi Papua dalam 10 tahun terakhir membaik. Intensitas kekerasan sebenarnya berkurang. Jika ada gejolak keamanan yang muncul pola-polanya sama. Itu artinya, kebijakan yang ada sudah berjalan hanya saja belum sepenuhnya menyentuh akar masalah, kata Bambang Sugiono.

Ia mencontohkan, di tengah maraknya isu separatis, unjuk rasa ribuan masyarakat yang mendukung konferensi International Lawyer for West Papua berjalan dengan baik . Hal itu menurutnya menunjukkan sesuatu yang positif.

Dan menurut pendapatnya, itu perlu didukung dengan komunikasi intensif dan terus menerus antara pemerintah dan masyarakat . Aksi-aksi itu perlu didengar, jangan langsung diseparatiskan. Kalau yang menyangkut kriminal memang harus segera ditindak untuk memberi rasa aman bagi semua warga dan tidak memun culkan suasana saling curiga, katanya menambahkan.

Setelah dihempas berbagai peristiwa mengejutkan seperti tewasnya 18 warga Ilaga akibat bentrok antar pendukung peserta pilkada Kabupaten Puncak, penyerangan terhadap pengguna jalan di Nafri yang mengakibatkan empat orang tewas dan sem bilan lainnya luka-luka, penyerangan bersenjata di kawasan Puncak Jaya serta aksi unjuk rasa, situasi Kota Jayapura berangsur-angsur pulih kembali. Kantor-kantor pemerintahan tetap beroperasi seperti biasa.

Dinamika politik lokal pun berjalan dengan baik ditandai dengan pelantikan Hengki Kayame menjadi pejabat Bupati Deiyai dan Ayub Kayame sebagai pejabat Bupati Mamberamo tengah oleh Pejabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rifai, Kamis pagi di Gedu ng Negara, Jayapura. Lalu penegasan KPU Provinsi Papua tentang penundaan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Puncak hingga proses revisi tahapan pilkada diselesaikan oleh KPU Kabupaten Puncak.

Dengan tidak menutup diri dari dinamika masyarakat, informasi yang diperoleh pemerintah akan menjadi semakin utuh, sehingga dapat diselesaikan dengan tuntas. Dan ini tantangan bagi regenerasi kepemimpinan di Papua. Banyak masalah di Papua sebaiknya tidak hanya dilihat dari Jakarta, tetapi digeluti juga dari dekat, kata Bambang Sugiono.

Ditemui dalam acara buka puasa bersama dengan kalangan muda di Papua, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe menilai dinamika politik dan keamanan di Papua seperti yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya biasa terjadi. Hal itu menurutnya disebabkan euphoria politik masyarakat.

Untuk menyikapi itu, menurutnya perlu sikap yang konsisten terutama dalam pelaksanaan kebijakan demi kesejahteraan Papua. Menurutnya, jika semua penduduk Papua, semua suku bangsa yang ada di Papua bergandeng tangan mem bangun Papua, maka masyarakat yang tinggal didalamnya akan sejahtera dan Papua menjadi aman.

Jangan berfikir merdeka, merdeka pun jika tidak berbuat apa-apa (tidak akan menghasilkan apa pun). Jangan mau dihasut. Buat Negara itu tidak gampang, karena itu tid ak usah kita bicara mau merdeka, kata Lukas Enembe.

Peristiwa di Kabupaten Puncak menurutnya memberi pelajaran berharga.