Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Kemerdekaan Papua Kumpul di London

Kompas.com - 02/08/2011, 15:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tak khawatir mengenai Koferensi Internasional Lawyer for West Papua (ILWP) di Universitas Oxford, London pada Selasa (2/8/2011). Konferensi ini menuntut kemerdekaan Papua Barat.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, yang juga mantan Duta Besar Indonesia di Inggris, mengatakan, ada sejumlah orang yang berusaha menghidupkan masalah Papua.

"Namun, upaya-upaya mereka selama ini tidak memeroleh dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris senantiasa menggarisbawahi, menekankan, bahwa mereka mendukung NKRI, mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua," kata Marty kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Marty mengatakan, pemerintah Indonesia senantiasa memberikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan nasional, termasuk Papua, kepada negara-negara sahabat.

Selain pengacara, konferensi ini turut dihadiri pemimpin gerakan kemerdekaan Papua, legislator, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Beberapa orang yang menjadi pembicara pada konferensi ini, antara lain, pemimpin kemerdekaan Papua, Benny Wenda, Anggota Ahli Komite PBB untuk Pengurangan Diskriminasi terhadap Perempuan Frances Raday, Menteri Kehakiman Vanuatu Ralph Regenvanu, dan lainnya.

Dukung ILWP

Sebelumnya, massa yang terdiri dari masyarakat dan mahasiswa dibawah koordinasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Selasa, berunjuk rasa mendukung pelaksanaan Koferensi ILWP.

Menurut Macho Tabuni dari KNPB, ILWP adalah lembaga hukum internasional yang mendapat legitimasi dari bangsa Papua untuk membawa masalah Papua ke Mahkamah Internasional. Ditemui di tengah-tengah aksi unjuk rasa, Macho Tabuni mengatakan, unjuk rasa dilaksanakan serentak di beberapa kota di Papua seperti Abepura, Nabire, Timika, dan Biak.

"Ini unjuk rasa damai, untuk menunjukkan kepada dunia dan Indonesia bahwa rakyat Papua Barat ingin menentukan nasib sendiri, melalui mekanisme hukum yang sah dan legal," kata Macho Tabuni.

Di Abepura, unjuk rasa diikuti ribuan warga yang berasal dari berbagai wilayah seperti Sentani, Koya, Waena, dan Abepura. Situasi kota mulai dari Sentani, Abepura dan Jayapura tampak lengang. Sebagian besar toko yang berada di ruas jalan yang menghubungkan ketiga kota itu tutup. Lingkaran Abepura menjadi salah satu titik kumpul massa pengunjuk rasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Nasional
    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Nasional
    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Nasional
    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com