Tinta Permanen Langkah Mundur

Wan Ahmad mengatakan, SPR mempersilakan semua pihak, termasuk Bersih 2.0, yang menemukan bukti kecurangan dalam bentuk nama ganda di daftar pemilih untuk melapor ke SPR. ”Tetapi, sampai sekarang tak ada seorang pun yang melaporkan pelanggaran itu,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Jawatan Hal Ehwal Khas (JASA) Kementerian Penerangan, Komunikasi, dan Budaya Malaysia Dato’ Fuad Hassan mengatakan, sebenarnya Pemerintah Malaysia tak ada masalah dengan delapan tuntutan Bersih 2.0 tersebut.

”Tak ada masalah dengan isinya, tak ada yang urgent. Bahkan, kami setuju dengan kontennya. Yang kami keberatan, mengapa tuntutan itu tidak dibawa ke parlemen saja? Mengapa memilih parlemen jalanan?” tutur Fuad.

Ia mengatakan, polisi tetap membubarkan massa meski diakui demonstrasi tersebut tidak berbahaya, sebagai tindakan preemptive. ”Malaysia baru mulai stabil setelah krisis ekonomi 2008. Kami khawatir jika tak dibatasi akan terlambat dan tak terkendali. Kami melakukan tindakan preemptive,” tandas Fuad.

(dhf)