PAS Akan Berdemonstrasi Lagi

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Partai Islam Se-Malaysia (PAS) akan meminta gerakan Bersih 2.0 menggelar demonstrasi lagi apabila delapan tuntutan reformasi sistem pemilu, yang diperjuangkan gerakan tersebut, tidak dipenuhi Komisi Pemilihan Umum Malaysia.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden PAS Mohamad Sabu (Mat Sabu), seperti dikutip Berita Harian dan The Star, Rabu (13/7). ”SPR (Suruhanjaya Pilihan Raya, nama resmi komisi pemilu Malaysia) perlu melakukan perubahan. Jika tidak ada perubahan, demonstrasi akan diadakan sekali lagi,” tandas Sabu.

Menurut Mat Sabu, SPR bisa mulai melaksanakan sebagian tuntutan yang bisa dijalankan tanpa menunggu amandemen Konstitusi. ”Komisi tak punya alasan untuk tidak menghapuskan pemungutan suara lewat pos, tak menerapkan penggunaan tinta permanen, dan tak mengizinkan liputan media yang adil dalam pemilu mendatang,” ujar Sabu menyebutkan beberapa tuntutan inti Bersih 2.0, Selasa.

Ketua SPR Tan Sri Abdul Azis Mohd Yusof mengatakan, Sabu tak perlu mendesak dan mengancam SPR. ”Kami menerima usulan siapa pun, tetapi usulan harus konkret dan tulus demi memperbaiki sistem pemilu. Tidak pantas bernegosiasi kemudian menodongkan pistol ke kepala seseorang. Kalau tidak setuju, terus berdemonstrasi. Itu tidak beradab,” kata Abdul Azis.

Menurut Ketua SPR itu, tuntutan Bersih 2.0, yakni akses yang adil kepada media, penguatan institusi publik pengawal pemilu, serta penghapusan korupsi dan politik kotor, bukan wewenang komisi pemilu.

Anjurkan BN mundur

Para simpatisan PAS terlibat langsung dalam demonstrasi Bersih 2.0, yang sempat melumpuhkan beberapa bagian pusat kota Kuala Lumpur, Sabtu pekan lalu. PAS adalah satu dari tiga partai oposisi yang tergabung dalam koalisi Pakatan Rakyat. Dua partai lainnya adalah Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar Ibrahim dan Partai Aksi Demokratik (DAP) pimpinan Lim Kit Siang.

Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang menegaskan, gerakan Bersih 2.0 bukan gerakan yang diprakarsai partai-partai politik. Menurut Abdul Hadi, yang sempat ditahan polisi karena mengikuti demonstrasi tersebut, gerakan Bersih 2.0 digagas organisasi-organisasi nonpemerintah dan para cendekiawan Malaysia.

Abdul Hadi bahkan menganjurkan agar Pemerintah Malaysia yang dikuasai koalisi Barisan Nasional (BN) saat ini untuk mengundurkan diri sebelum ditumbangkan rakyat.

Sementara itu, Malaysian Bar Council, organisasi profesi pengacara di Malaysia, menyatakan, polisi telah bertindak berlebihan dalam mengendalikan massa saat demonstrasi Bersih 2.0. Presiden Malaysian Bar Council Lim Chee Wee menyatakan, laporan dari tim pemantau di lapangan menunjukkan penggunaan senjata tak mematikan oleh polisi yang terlalu berlebihan untuk mengendalikan massa.

Lim menambahkan, polisi juga menembakkan meriam air dan gas air mata secara ceroboh kepada demonstran pada 9 Juli lalu. (DHF)