Mesir Kembali Dilanda Krisis Politik

Kairo, Kompas - Mesir kembali dilanda krisis politik yang mengancam masa depan revolusi negara itu. Perdana Menteri Mesir Essam Sharaf, Senin (11/7), berjanji akan merombak total kabinet sebelum 17 Juli dan mengganti para gubernur di seluruh Mesir sebelum 25 Juli.

Akhir pekan lalu, Sharaf memberhentikan semua perwira polisi yang terlibat pembunuhan pengunjuk rasa saat revolusi pada Januari dan Februari. Terdapat 120 perwira polisi, di antaranya 15 perwira tinggi berpangkat mayor jenderal polisi, yang diberhentikan.

Sharaf menegaskan akan mundur dari jabatannya jika gagal melaksanakan janji itu. Hal itu disampaikan untuk memenuhi tuntutan pengunjuk rasa yang membangun kemah di alun-alun Tahrir sejak Jumat. Mereka menuntut agar loyalis Mubarak dihukum dan dipecat dari pemerintahan dan menolak bubar sebelum tuntutan dipenuhi.

Unjuk rasa di Alun-alun Tahrir itu membuat lalu lintas di pusat kota Kairo macet total dan mengganggu aktivitas ekonomi di sekitarnya.

Unjuk rasa besar juga melanda kota pantai Alexandria—225 kilometer utara Kairo—dan Suez, 130 km timur Kairo. Pengunjuk rasa di Suez bahkan mengancam akan menutup Terusan Suez, salah satu tulang punggung sumber devisa Mesir.

Para pengunjuk rasa itu juga mengancam akan melakukan pembangkangan sipil jika pemerintah dan Dewan Agung Militer tidak segera melaksanakan tuntutannya.

Dua pengunjuk rasa di Alun- alun Tahrir, Amirah el-Adly dan Mohamed Fauzi, melakukan mogok makan secara terbuka sejak hari Minggu. El-Adly mengatakan, aksi mogok makan itu terpaksa dilakukan karena pemerintah dan Dewan Agung Militer tidak serius melaksanakan tuntutan revolusi.

Mohamed Fauzi menyatakan akan terus melakukan mogok makan hingga Mesir bebas dari sisa-sisa rezim loyalis Mubarak. Fauzi menuduh pemerintah transisi saat ini masih dikuasai Partai Nasional Demokrat yang berkuasa pada era Mubarak.

PM Sharaf telah menggelar dialog panjang dengan delegasi pengunjuk rasa. Delegasi pengunjuk rasa mengajukan 10 tuntutan yang harus segera dilaksanakan pemerintah.

Tuntutan tersebut antara lain memecat dan menghukum perwira polisi yang terlibat pembunuhan pengunjuk rasa, menggelar pengadilan terbuka terhadap pejabat yang terlibat korupsi, menegakkan independensi lembaga yudikatif, membersihkan lembaga media massa dari loyalis Mubarak, membenahi lembaga tinggi pers selambat-lambatnya 31 Juli, serta membentuk tim ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi.

Mantan Sekretaris Jenderal Liga Arab yang menjadi kandidat presiden, Amr Mousa, mengatakan bahwa krisis politik di Mesir memaksa rakyat kembali turun ke jalan akibat pemerintah ragu-ragu melaksanakan amanah revolusi. Menurut Mousa, revolusi tak mampu memikul beban kinerja pemerintah yang lemah, melainkan menuntut penampilan pemerintah yang kuat dan tegas.

Kandidat presiden lain yang mantan direktur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Mohamed El Baradei, mendesak pemerintah transisi segera memenuhi tuntutan revolusi. (mth)