PM Jepang Didesak Segera Mundur

Tokyo, Senin - Perdana Menteri Jepang Naoto Kan, yang dikritik karena penanganan bencana tsunami dan seretnya perekonomian negara itu, berada di bawah tekanan untuk mengundurkan diri bulan depan setelah RUU anggaran disetujui parlemen. Demikian menurut media massa di Jepang, Senin (20/6).

Kan didesak anggota-anggota senior partainya untuk mengundurkan diri setelah disetujuinya anggaran tambahan kedua untuk tahun fiskal yang sedang berjalan, yang berakhir pada Maret 2012, menurut kantor berita Kyodo dan radio NHK.

Disetujuinya RUU itu diperkirakan terjadi pada pertengahan Juli.

Kyodo dan NHK mengatakan, Kan diperkirakan akan mengumumkan perincian dari niatnya segera setelah bertemu dengan pimpinan partai. NHK mengatakan tidak jelas apakah Kan akan setuju mundur pada bulan depan atau mencoba bertahan lebih lama.

Kan pernah mengatakan, dia akan mengundurkan diri setelah negara berangsur pulih dari bencana gempa dan tsunami, tetapi belum menegaskan waktunya.

Belum ada calon pengganti yang menonjol dari sejumlah tokoh yang berpotensi sebagai pengganti walau media Jepang telah memusatkan perhatian pada Menteri Keuangan Yoshihiko Noda, ahli fiskal yang mempunyai banyak kesamaan kebijakan dengan Kan.

Pengunduran diri Kan akan merupakan hal yang mempermalukan partainya, Partai Demokrat Jepang, yang berkuasa. Namun, pesaing-pesaingnya di partai tampaknya yakin bahwa akan lebih baik tanpa dia di pucuk pimpinan.

Kan berada di bawah tekanan yang semakin meningkat untuk mengundurkan diri karena dianggap tidak mempunyai kepemimpinan menyusul gempa bumi dan tsunami pada 11 Maret. Bencana tersebut menghancurkan garis pantai utara negara itu dan membuat sekitar 23.000 orang tewas atau hilang.

Kerusakan diperkirakan sekitar 300 miliar dollar AS, membuat itu sebagai bencana alam paling mahal dalam sejarah.

Kan juga ditekan karena penanganannya atas krisis di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi, yang rusak parah oleh tsunami.

Namun, Kan telah sangat tidak populer bahkan sebelum bencana alam itu terjadi saat dia berjuang untuk mendapatkan kebijakan untuk meningkatkan perekonomian, mengurangi jumlah penganggur, dan menangani utang nasional.

Kan menjadi perdana menteri lebih dari setahun lalu. Jepang telah mempunyai lima perdana menteri dalam empat tahun terakhir dan parlemen mengalami jalan buntu.

Perusahaan-perusahaan di seluruh kawasan itu rusak, menyebabkan kekurangan suku cadang dan komponen untuk perusahaan mobil dan pabrik-pabrik lain. Belanja konsumen anjlok dan PLTN yang mengalami kerusakan itu menyebabkan kekurangan listrik yang bisa bertambah buruk dalam bulan-bulan mendatang.

Pekan lalu IMF memperkirakan perekonomian Jepang akan menyusut 0,7 persen, bukannya tumbuh 1,4 persen. (AP/DI)