TAJUK RENCANA

Soal Pemalsuan, Sudah Keterlaluan

Tindakan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi tentang keanggotaan DPR dalam Pemilu 2009 pelan-pelan semakin tersingkap dengan jelas.

Penyingkapan kasus pemalsuan itu benar-benar membuat berbagai kalangan terperangah. Banyak orang bergumam, ada-ada saja. Tidak sedikit yang bereaksi spontan, ini sudah keterlaluan! Masalah yang satu belum dituntaskan, datang lagi persoalan lain.

Skandal pemalsuan ini menimbulkan kehebohan karena taruhannya besar dan harganya sangat mahal bagi keberlangsungan proses demokratisasi dengan implikasi sangat luas dan jauh ke dalam panggung politik nasional.

Kepemimpinan memang sedang diuji bagaimana mendorong penyingkapan persoalan itu secara tuntas untuk kepentingan kebenaran dan moralitas bangsa, tetapi sekaligus dapat meredam segala dampak dan komplikasinya. Tantangannya tidak kecil. Telah disebut-sebut dugaan keterlibatan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati, yang kini menjadi salah satu fungsionaris Partai Demokrat, dalam kasus pemalsuan itu.

Sejauh ini sebenarnya hanya terdengar sayup-sayup tak jelas selentingan isu tentang masalah teknologi informasi dalam perhitungan suara Pemilu 2009. Sama sekali tidak banyak disinggung tentang skandal pemalsuan surat MK. Tidak mengherankan jika banyak orang dibuat terkaget-kaget dan terenyak ketika tiba-tiba menyimak tentang kasus pemalsuan itu. Jangan-jangan banyak kursi tidak sah di DPR karena kejahatan pemalsuan surat MK.

Pengusutan serius memang diperlukan. Jika hasil pengusutan memperkuat dugaan pemalsuan, muncul persoalan berikutnya, apakah anggota DPR yang duduk di kursi tak sah harus disingkirkan. Tentu terlalu jauh dan sangat mahal kalau orang mewacanakan pemilu ulang.

Meski masih harus dibuktikan, penyingkapan kasus pemalsuan itu meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Pemilu 2009. Tidak habis pikir mengapa orang sampai begitu nekat melakukan pemalsuan. Perlu dibongkar habis bagaimana sampai terjadi kejahatan semacam itu. DPR sendiri tampaknya mengasumsikan mafia telah bekerja di balik proses pemalsuan.

Mungkin atas asumsi itu, DPR sendiri membentuk tim pengusutan dengan nama Panitia Kerja Mafia Pemilihan Umum untuk menelusuri kecurangan dalam rekapitulasi suara serta kursi tidak sah yang mungkin terdapat di DPR dan DPRD hasil Pemilu 2009. Dugaan pemalsuan surat MK menjadi pintu masuk penyelidikan.

Jika memang mafia juga berkiprah dalam pemilu, negara dan bangsa Indonesia sungguh ditelikung kekuatan mafioso. Mafia bergerak di mana-mana, seperti di bidang hukum, pengadilan, pajak, tambang, dan hutan.