Kekerasan pada Ternak

Perundangan dan prosedur konsultasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat di Australia telah mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan hewan di semua aspek. Australian Animal Welfare Strategy diterbitkan tahun 2004 untuk menata arah pengembangan dan landasan kebijakan kesejahteraan hewan di masa depan. Strategi ini sekaligus menyediakan kerangka yang mengaitkan kesejahteraan hewan dengan kesehatan hewan dan produksi.

Sampai akhir Juni tahun lalu, menurut Meat & Livestock Australia, total ekspor sapi hidup Australia mencapai 873.573 ekor senilai sekitar 744 juta dollar AS. Indonesia adalah negara pangsa pasar terbesar sapi hidup Australia (60 persen dari total ekspor) sehingga penghentian ekspor akan menimbulkan kerugian ekonomi signifikan.

Perbedaan pandangan antara Australia dan Indonesia dalam meletakkan isu kesejahteraan hewan dalam konteks perdagangan dan bisnis mudah menimbulkan rasa curiga antarkedua negara. Tuduhan menjadi tidak relevan apabila dikaitkan dengan politik dagang. Bagi Indonesia, dengan konsumsi protein hewani hanya 5,1 gram per kapita per hari, tantangan pencapaian sasaran swasembada daging lebih perlu diseriusi semua pihak.

Isu ke depan

Indonesia ke depan akan tetap jadi sasaran kritik tentang penyiksaan dan perlakuan semena-mena terhadap hewan. Seperti halnya kecaman dunia internasional menyangkut pembunuhan massal anjing liar di Bali. Tindakan bertentangan dengan kesejahteraan hewan tersebut justru dipercaya tidak membantu masyarakat Bali keluar dari masalah rabies.

Seperti halnya negara berkembang lain, harus diakui, Indonesia mengalami kemajuan perlahan dan sangat terbatas dalam mengembangkan, mempromosikan, dan menerapkan kaidah-kaidah kesejahteraan hewan. Keterbatasan lebih disebabkan lemahnya sistem kesehatan hewan nasional dan terbatasnya sumber daya.

Dukungan dana diperlukan untuk melaksanakan kampanye publik dan edukasi peningkatan kesadaran masyarakat, ekspos media internasional, dan pariwisata secara berkesinambungan. Tanpa kerja keras, sulit rasanya mencapai kemajuan memperjuangkan pemberlakuan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan dalam konteks perdagangan, pengendalian penyakit, pemeliharaan hewan kesayangan, pemanfaatan hewan laboratorium dan penelitian, maupun konservasi satwa liar.

Dalam menangani masalah kesejahteraan hewan di negara berkembang, tidak tepat apabila standar internasional diadopsi begitu saja. Setiap negara berkembang, tentunya juga Indonesia, harus mengembangkan standar mereka sendiri mengacu pada lima prinsip di atas dan berdasarkan prioritas yang dibutuhkan.

Tri Satya Putri Naipospos Bekerja di Food and Agriculture Organization for the United Nations di Vientiane, Laos