PKS: Desak PBB Kontrol Sekutu

Kompas.com - 27/03/2011, 15:34 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Pemerintah Indonesia berperan aktif mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar mengontrol serangan Amerika Serikat dan sekutunya ke Libya. Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, intervensi sekutu ke Libya tersebut justru menimbulkan banyak korban masyarakat sipil.

"Sangat wajar kita sebagai Indonesia menuntut Dewan Keamanan PBB untuk menggelar sidang mengevaluasi pelaksanaan resolusi yang telah dipelintir kepentingan Inggris, Amerika, Perancis, untuk kepentingannya sendiri," ujar Hidayat, ditemui di acara aksi kepedulian Timur Tengah PKS, di Monas, Jakarta, Minggu (27/3/2011).

Seperti diketahui, Amerika Serikat dan pasukan sekutu melancarkan serangan ke Libya atas dasar resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut memungkinkan segala cara untuk melindungi masyarakat sipil Libya. Namun, resolusi itu seolah melegalkan pasukan sekutu mengintervensi kedaulatan Libya. Masyarakat sipil justru menjadi korban serangan sekutu.

Hari ini, PKS menggelar aksi Kepedulian Krisis Timur Tengah di Taman Monas, Jakarta. Ratusan kader dan simpatisan PKS berkumpul menggalang aksi dan dana. "Kita berharap masyarakat sipil diselamatkan, dan itu harus. Apa yang dilakukan tentara aliansi di Libya harus ditolak. Bukan berarti kita mendukung suatu rezim tertentu, apalagi yang menyusahkan rakyat," ujar Hidayat.

Selain mendesak Pemerintah Indonesia untuk lebih aktif mendorong PBB, PKS dalam aksinya juga mengutuk segala kekerasan dan pembantaian rakyat supil yang dilakukan rezim otoriter, khususnya di Libya. PKS juga mengimbau masyarakat dan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk membantu para korban tindak kekerasan rezim seperti di Libya. Dalam selebaran yang dibagikan, PKS juga mengutuk serangan udara yang dilakukan militer Israel baru-baru ini terhadap pemukiman penduduk di Jalur Gaza, Palestina.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Nasional
Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Nasional
Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Nasional
Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

Nasional
Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Nasional
Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Nasional
Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Nasional
Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X