Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Desak PBB Kontrol Sekutu

Kompas.com - 27/03/2011, 15:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Pemerintah Indonesia berperan aktif mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar mengontrol serangan Amerika Serikat dan sekutunya ke Libya. Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, intervensi sekutu ke Libya tersebut justru menimbulkan banyak korban masyarakat sipil.

"Sangat wajar kita sebagai Indonesia menuntut Dewan Keamanan PBB untuk menggelar sidang mengevaluasi pelaksanaan resolusi yang telah dipelintir kepentingan Inggris, Amerika, Perancis, untuk kepentingannya sendiri," ujar Hidayat, ditemui di acara aksi kepedulian Timur Tengah PKS, di Monas, Jakarta, Minggu (27/3/2011).

Seperti diketahui, Amerika Serikat dan pasukan sekutu melancarkan serangan ke Libya atas dasar resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut memungkinkan segala cara untuk melindungi masyarakat sipil Libya. Namun, resolusi itu seolah melegalkan pasukan sekutu mengintervensi kedaulatan Libya. Masyarakat sipil justru menjadi korban serangan sekutu.

Hari ini, PKS menggelar aksi Kepedulian Krisis Timur Tengah di Taman Monas, Jakarta. Ratusan kader dan simpatisan PKS berkumpul menggalang aksi dan dana. "Kita berharap masyarakat sipil diselamatkan, dan itu harus. Apa yang dilakukan tentara aliansi di Libya harus ditolak. Bukan berarti kita mendukung suatu rezim tertentu, apalagi yang menyusahkan rakyat," ujar Hidayat.

Selain mendesak Pemerintah Indonesia untuk lebih aktif mendorong PBB, PKS dalam aksinya juga mengutuk segala kekerasan dan pembantaian rakyat supil yang dilakukan rezim otoriter, khususnya di Libya. PKS juga mengimbau masyarakat dan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk membantu para korban tindak kekerasan rezim seperti di Libya. Dalam selebaran yang dibagikan, PKS juga mengutuk serangan udara yang dilakukan militer Israel baru-baru ini terhadap pemukiman penduduk di Jalur Gaza, Palestina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com