Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Masalah Bangsa, Bukan Masalah TW

Kompas.com - 14/03/2011, 23:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberitaan The Age dan The Sydney Morning Herald (TSMH) sama sekali tidak berdasar dan jauh dari akurasi. Pengusaha nasional Tomy Winata menyatakan, berita dua koran Australia yang dikutip dari WikiLeaks itu bukan hanya merugikan dirinya dan perusahaan yang dibangunnya selama 35 tahun, melainkan juga bangsa dan negara.

"Kalau hanya menyangkut Tomy Winata dan keluarganya, tidak masalah. Tapi, ini adalah masalah bangsa," kata Tomy Winata dalam siaran pers yang diterima media massa, Senin (14/3/2011) tengah malam.

Karena itu, Tomy Winata mengimbau pers nasional untuk tidak ikut mengembangkan berita yang tidak akurat, berpotensi menghancurkan perusahaan, dan melecehkan bangsa. Ia mengaku sudah mengirimkan hak jawab kepada dua media Australia itu.

Meski saat ini belum ada dampak terhadap perusahaan, kata Tomy, langkah antisipasi harus segera diambil. Berbagai kenyataan menunjukkan bahwa berita buruk mengenai figur pengusaha dapat berakibat buruk terhadap operasional perusahaan.

Karena itu, kata Tomy, pihaknya harus bergerak cepat sebelum rumah terbakar, berbagai upaya pencegahan harus dilakukan terlebih dahulu. Sangat terlambat bila baru mulai bergerak setelah rumah terbakar.

Saat ini sejumlah perusahaan Grup Artha Graha sudah go public dan menjadi perusahaan terbuka. Artha Graha juga mengembangkan Artha Graha Network dan Artha Graha Peduli di 80 titik yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Lebih dari satu juta orang menggantungkan hidup di Artha Graha.

"Kalau ada snow ball dan pemberitaan tidak berdasar ini dan para mitra usaha kami menunda keputusan atau membatalkan berbagai transaksi bisnis, perusahaan bisa celaka. Karena itu, saya mohon agar isu ini tidak dikembangkan. Kalau saya harus menjilat sepatu Anda agar sejuta lebih orang tetap mendapatkan nafkah, saya rela. Bagi saya, kepentingan nusa dan bangsa jauh lebih penting dari harga diri saya dan keluarga," ungkap Tomy.

Kedekatan konstitusional
Tomy menegaskan, dia tidak pernah memberikan dana kepada pejabat mana pun lewat siapa pun. Ia tidak pernah memberikan uang kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara seperti dituduhkan media Australia. Hubungannya dengan Presiden adalah hubungan rakyat dengan kepala pemerintahan dan kepala negara.

"Kalau orang bilang dekat, saya nyatakan, ya, dekat secara konstitusional. Hubungan kedekatan sebatas hubungan presiden dan rakyat. Kalau dipanggil, saya datang. Tapi, itu sangat jarang," paparnya.

Sejak Presiden Soeharto hingga Presiden SBY, demikian Tomy, kedekatannya dengan pimpinan tertinggi negara ini sama saja. Ia berprinsip, siapa pun presiden, setiap warga negara wajib tunduk kepada pemimpinnya yang sudah dipilih secara konstitusional.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

    Nasional
    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Nasional
    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Nasional
    Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Nasional
    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

    Nasional
    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Nasional
    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Nasional
    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Nasional
    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Nasional
    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nasional
    TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

    TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

    Nasional
    Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

    Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

    Nasional
    Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

    Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

    Nasional
    KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

    KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com