Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Tak Punya Catatan Korupsi TK

Kompas.com - 14/03/2011, 14:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, M. Amari mengatakan, tidak terdapat catatan di Kejaksaan Agung yang menyatakan Ketua MPR Taufik Kiemas sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana korupsi. Ia berjanji akan meneliti ulang kasus-kasus korupsi yang masuk ke Kejaksaan Agung.

"Setahu saya di Kejaksaan Agung tidak ada kasusnya TK (Taufik Kiemas). Ya, nanti saya review-lah," ungkap Amari di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (14/3/2011) usai menerima perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Seperti diberitakan, pemberitaan harian Australia The Age, Jumat (11/3/2011), bertajuk "Yudhoyono Abused Power" menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengintervensi proses hukum terhadap dugaan korupsi yang dilakukan Taufik Kiemas selama istrinya Megawati memerintah.

Informasi tersebut bersumber dari WikiLeaks, situs milik Julian Assange yang membocorkan kawat-kawat rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Disebutkan,  setelah menjadi Presiden pada 2004 Presiden Yudhoyono meminta Hendarman Supandji yang saat itu menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufik Kiemas.

Dalam sebuah kesempatan, Kiemas enggan berkomentar. Dia menyerahkan persoalan lebih lanjut kepada DPP PDI-Perjuangan. Sementara, Duta Besar Amerika, Scot Marciel, Jumat (11/3/2011) menyatakan, kawat-kawat diplomatik Kedutaan Amerika di Jakarta yang dikutip Wikileaks merupakan informasi mentah yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

    Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

    Nasional
    'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

    "Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

    Nasional
    Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

    Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

    Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

    Nasional
    Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

    Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

    [POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

    Nasional
    Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

    Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

    Nasional
    Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

    Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

    Nasional
    Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

    Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

    Nasional
    KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

    KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

    Nasional
    Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

    Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

    BrandzView
    Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

    Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

    Nasional
    Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

    Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com