Tunisia Setuju Amnesti Tahanan Politik

TUNIS, KOMPAS.com — Penjabat Presiden Tunisia Fouad Mebazza meneken amnesti umum untuk tahanan politik pada Sabtu (19/2/2011), yang memperlancar laju ke pemilihan umum pada tahun ini.

Amnesti tersebut dijanjikan kurang dari sepekan gelombang protes, yang memaksa mantan Presiden Zine al-Abidine Ben Ali lari keluar negeri pada pertengahan Januari, tetapi saat itu belum disahkan.

"Pemerintah mengharapkan peraturan itu mengakhiri era represi dan menyediakan keadaan baik untuk pemilihan umum," kata laporan media nasional. Kelompok pembela hak asasi manusia memperkirakan Tunisia memiliki sekitar 1.000 tahanan politik selama 23 tahun Ben Ali berkuasa, ketika ia melarang gerakan oposisi Islami dan menahan pembangkang.

Kaum Islami Tunisia sejak itu menunjukkan tanda pembentukan diri dengan sejumlah unjuk rasa memaksa pihak berwajib menutup sekurang-kurangnya tiga rumah bordil dan banyak warga khawatir merupakan upaya memberlakukan kekuasaan Islami.

Sekitar 15.000 pengunjuk rasa anti-Islami menutup jalan utama ibu kota Tunis pada Sabtu, sehari setelah pemerintah mengumumkan pengacau membunuh seorang pendeta. Kelompok Islami utama, Ennahda, mengutuk kekerasan tersebut.

Banyak keluarga Tunisia menunggu pembebasan anggota keluarganya selama berminggu-minggu, banyak di antaranya berkemah di luar penjara utama.

Pemerintah telah membebaskan sekitar 3.000 orang, yang dipenjara pada masa rezim Ben Ali, meski kebanyakan diperkirakan penjahat kelas teri, yang menjalani hukuman terlampau lama jika dibandingkan dengan tahanan politik.