Politisi PDI-P: Tolak Kebohongan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — PDI-P menegaskan kembali sikapnya menolak pembatasan BBM bersubsidi. Menurut politisi PDI-P yang juga anggota Komisi Energi (VII) DPR, Ismayatun, kebijakan yang rencananya diterapkan awal April ini membuat masyarakat tidak punya pilihan lain.

"Bukan sekadar pemaksaan, melainkan rakyat tidak punya pilihan sama sekali. Dan itu pembohongan karena harganya sudah naik dua kali lipat. Menurut kami, pemerintah tidak usah jaim-lah, langsung aja bilang kami mau naikin harga BBM," katanya di Wisma Antara Jakarta, Sabtu (22/1/2011).

Namun, menurut dia, pemerintah memang tidak berani mengungkapkannya. Oleh karena itu, dibuatlah dalih atas nama pembatasan BBM bersubsidi. Pemerintah, ungkapnya, bersikeras menerapkannya karena dapat berhemat subsidi sebesar Rp 3,8 triliun.

Ismayatun mengatakan, DPR sudah mengalokasikan anggaran Rp 69 triliun untuk BBM bersubsidi. Politisi PDI-P ini juga mendapati pemerintah belum mengkaji dampak ekonomi dan sosial dari penerapan kebijakan ini seperti yang diamanatkan UU No 10/2011 tentang APBN 2011.

"Jadi ujug-ujug pemerintah mau naikkan kemarin 1 Januari tanpa kajian," ungkapnya.

"Kalau diundur sampai April, pemerintah berpikirlah dulu. Jangan langsung berlakukan seenaknya. Kaji dulu, dampak, kesiapan infrastruktur. Kementerian terkait harus kasih masukan," katanya lagi.

Menurut dia, kesiapan SPBU juga harus ditinjau, seperti kesiapan dispenser dan tangki timbun yang investasinya bisa mencapai Rp 500 juta-Rp 1 miliar.

Persiapan lain adalah terkait depo, agen, dan transportasi. Menurut dia, persoalan-persoalan ini belum dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Oleh karena itu, kalaupun pemerintah tetap ngotot menerapkan nanti, Ismayatun menilai ini bisa menjadi celah untuk memakzulkan Presiden.