Sudan Harus Hentikan Serangan di Selatan

NEW YORK, KOMPAS.com — Amerika Serikat, Kamis, mendesak Sudan agar menghentikan serangan-serangan udaranya di perbatasan dengan Sudan selatan menjelang referendum yang tegang di wilayah itu.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) juga menyatakan sangat prihatin terhadap insiden-insiden kemiliteran antara Sudan Utara dan Selatan, yang meningkatkan ketegangan sebelum referendum 9 Januari yang diperkirakan akan menimbulkan perpecahan di negara terbesar Afrika itu. "AS menyerukan kepada Pemerintah Sudan agar segera menghentikan serangan udara," kata Duta Besar AS untuk PBB, Susan Rice, setelah Dewan Keamanan membicarakan pemungutan suara di Sudan.

Menteri Negara Urusan Kemanusiaan Sudan, Mutrif Sideeg, mengatakan, pengeboman pada 12 November, 24 November, dan 6 Desember di Bahr el Ghazal masih dalam penyelidikan oleh satu komite yang dibentuk oleh PBB dan para penentang pemerintah. Namun, Sudan selatan menyalahkan pemerintah Presiden Omar al-Bashir dan Rice yang mengatakan kepada para wartawan bahwa Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB Alain Le Roy telah menjelaskan bahwa militer Khartoum melakukan serangan-serangan udara. "Dewan Keamanan sangat prihatin atas insiden militer baru-baru ini," kata sebuah pernyataan Dewan Keamanan PBB yang juga menyatakan isyarat tentang kurangnya kesepakatan untuk memungkinkan pemungutan suara di daerah kaya minyak Abyei bersama Sudan selatan.

Pemungutan suara di Sudan selatan dan Abyei merupakan bagian kesepakatan perdamaian 2005 yang mengakhiri perang saudara dua dasawarsa antara Sudan utara dan selatan. Dalam perang itu dua juta orang meninggal. Masyarakat internasional khawatir negara itu kembali ke konflik berkisar pada pemungutan suara dan Le Roy mengatakan kepada Dewan Keamanan tentang adanya peningkatan ketegangan di lapangan dan memperingatkan bahwa setiap insiden keamanan bisa menggagalkan seluruh proses perdamaian Sudan.

Menteri Urusan Perdamaian Pemerintah Sudan dan Sekretaris Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan yang berkuasa, Pagun Amum, mengatakan dalam pertemuan bahwa Khartoum harus mempertimbangkan hanya menyerahkan Abyei kepada Sudan Selatan. Dia mengatakan bahwa baik referendum diadakan seperti yang dijadwalkan pada 9 Januari atau pemerintah Bashir bisa "menyerahkan Abyei kepada selatan" dengan dekrit presiden.

Sideeg menegaskan kembali komitmen pemerintah Khartoum untuk mengadakan referendum damai, tetapi mengatakan bahwa masyarakat internasional dan Dewan Keamanan PBB harus "tidak menanam benih kecurigaan dan keraguan" antara utara dan selatan.

Pendaftaran pemilih untuk referendum telah diadakan di Sudan dan pengamat internasional mengatakan, pelaksanaan referendum damai menunjukkan tidak ada pola penyimpangan yang jelas. Setelah keraguan mengemuka beberapa bulan lalu, para diplomat mengatakan, ada peningkatan optimisme bahwa referendum akan dilaksanakan pada 9 Januari, setidaknya di Sudan selatan.