Lalu, Kenapa Masih Kirim TKI ke Sana?

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak semua negara memberikan perlindungan yang baik kepada tenaga kerja asing. Deputi Penempatan TKI BNP2TKI Ade Adam Noch mengatakan, Arab Saudi adalah salah satu negara dengan koridor hukum yang lemah dalam hal perlindungan tenaga kerja perseorangan, seperti pembantu rumah tangga.

Lantas, mengapa Pemerintah Indonesia tetap melanggengkan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara ini? "Ini kan masih proses untuk melakukan diplomasi sekarang. Apakah nanti akan berujung kepada moratorium, itu bukan wilayah saya," kilah Ade di Warung Daun Cikini, Sabtu (20/11/2010).

Ade mengatakan, kekuatan perlindungan terhadap tenaga kerja asing tergantung pada negara tujuannya. Menurutnya, Arab Saudi melihat profesi pembantu rumah tangga sebagai wilayah privat yang tak bisa diintervensi oleh publik sehingga mungkin saja terjadi banyak pelanggaran.

Berbeda dengan pembantu rumah tangga, para TKI yang memang diproyeksikan bekerja di suatu perusahaan lebih terjamin karena diatur dalam perlindungan hukum yang jelas dan memiliki serikat pekerja. Sementara itu, pembantu rumah tangga, lanjutnya, jarang yang memiliki sentra atau serikat.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan pemerintah masih terus mengirimkan TKI ke Arab Saudi karena pemerintah belum menetapkan Arab sebagai zona merah penempatan TKI.

Menurut UU, negara zona merah hanyalah untuk negara konflik. "Jadi perlu ditambah dengan negara-negara yang koridor hukumnya atau karakternya tidak menghormati perempuan, HAM, tidak menempatkan pekerja sebagai pihak yang harus dilindungi. Ya kita harus membuat itu sebagai zona merah," katanya.

Sementara itu, pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan meski perlindungan hukum terhadap TKI di Arab Saudi lemah, pengiriman TKI masih dimungkinkan jika pemerintah mau membuat konvensi bilateral secara khusus.

"Saya usulkan buat konvensi seperti ini secara bilateral, bukan multilateral, untuk melindungi TKI-TKI. Majikan-majikan di Arab lebih takut dengan tenaga kerja dari Filipina dan Banglades. Mereka kan anggap TKI kita itu manut-manut saja, dipukul mau. Butuh ketegasan pemerintah untuk menanggapi ini," ucapnya.