Krisis Politik Irak Mereda

Berita gembira akhirnya berembus dari Baghdad. Kekuatan-kekuatan politik utama di Irak, Kamis (11/11) dini hari, mencapai transaksi politik yang mengakhiri krisis pembentukan pemerintah baru selama delapan bulan terakhir ini di negara itu.

Kekuatan-kekuatan politik utama di Irak itu sepakat atas jabatan strategis dalam pemerintahan baru mendatang. Jabatan perdana menteri (PM) tetap dipegang ketua Koalisi Negara Hukum Nouri al-Maliki, jabatan presiden tetap dipangku Jalal Talabani dari Koalisi Kurdistan, dan ketua koalisi daftar Irak (Iraqiyah) Iyad Allawi akan memangku jabatan ketua dewan nasional kebijakan strategis dengan otoritas yang luas. Ketua parlemen dipegang koalisi daftar Irak yang figur pejabatnya akan ditentukan dalam forum sidang parlemen Kamis malam.

Transaksi politik itu sesungguhnya adalah refleksi dari main mata Amerika Serikat dan Iran di Irak.

AS-Iran yang notabene adalah musuh bebuyutan karena isu program nuklir, Israel-Palestina dan Lebanon, ternyata tidak mencegah mereka mencapai kesepahaman politik di Irak.

Sebelumnya, AS-Iran juga main mata di Afganistan dalam aksi menumbangkan rezim Taliban tahun 2001. Taliban adalah musuh bersama AS-Iran dengan faktor yang berbeda. AS melihat Taliban adalah ancaman karena melindungi Tanzim Al Qaeda dan pemimpinnya, Osama bin Laden. Adapun Iran memandang Taliban yang menganut mazhab Sunni sebagai musuh karena menindas kaum minoritas Hazara yang menganut mazhab Syiah di Afganistan.

Main mata AS-Iran itu kemudian berlanjut di Irak ketika dua negara tersebut memiliki kepentingan yang sama dalam aksi menumbangkan rezim Saddam Hussein tahun 2003. AS menganggap Saddam Hussein telah menyimpang dari aturan main bagi terciptanya perimbangan kekuatan di kawasan Teluk kaya minyak dengan menyerang Kuwait tahun 1990 dan dugaan ambisi memiliki senjata pemusnah massal.

Iran juga memandang rezim Saddam Hussein sebagai musuh karena menyerang Iran tahun 1980, hingga Iran-Irak terlibat perang panjang selama delapan tahun, 1980-1988.

Kesepahaman AS-Iran itu terus berlanjut dalam banyak isu di Irak sejak ambruknya rezim Saddam Hussein hingga saat ini. Proses politik di Irak pasca-era Saddam Hussein yang dirancang AS praktis dikendalikan kekuatan-kekuatan politik pro-Iran.

Kebijakan politik pragmatis AS di Irak itu mencapai puncaknya ketika Washington terpaksa juga harus kompromi dengan Iran soal isu pembentukan pemerintah baru di Irak saat ini, yang mengarah para Nouri al-Maliki untuk terpilih kembali sebagai PM Irak mendatang.

Sudah rahasia umum, AS semula cenderung menginginkan Pemimpin Koalisi Iraqiyah Iyad Allawi yang lebih sekuler dan didukung kaum Sunni menjabat PM Irak mendatang.