Suu Kyi Masih Ancaman bagi Junta

Yangon, Rabu - Pemimpin demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dikabarkan tidak akan menerima syarat untuk pembebasannya kalau pemerintah militer membebaskannya pekan ini kala masa tahanan rumahnya seharusnya berakhir, menurut pengacaranya hari Rabu (10/11).

Sebuah lambang perlawanan damai menghadapi represi, Suu Kyi tetap merupakan cahaya harapan bagi banyak orang di Myanmar walau junta berupaya keras membungkamnya.

Begitu takutnya para jenderal tersebut akan popularitas peraih Hadiah Nobel Perdamaian itu sehingga mereka mengurung perempuan berusia 65 tahun bertubuh kecil, yang bicaranya halus, itu sebagian besar dari dua dekade terakhir.

Lambang perjuangan Myanmar untuk demokrasi yang karismatik itu masih merupakan ancaman terbesar bagi pemerintah militer negara itu. Akan tetapi, militer akan memperoleh manfaat dengan membebaskannya.

Suu Kyi menyatakan oposisi pada pemilu hari Minggu, pemilu pertama dalam 20 tahun, yang dimenangi oleh sebuah partai yang didirikan oleh militer.

Spekulasi yang beredar adalah dia mungkin akan dibebaskan dari tahanan rumah hari Sabtu mendatang.

”Aung San Suu Kyi harus dibebaskan pada atau sebelum 13 November karena itu adalah hari kala masa tahanan rumahnya berakhir,” kata pengacara Suu Kyi, Nyan Win, yang juga seorang juru bicara bagi partai Suu Kyi yang telah dibubarkan, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

”Pembebasannya harus tanpa syarat karena dia tidak akan menerima sebuah pembebasan yang terbatas. Seperti kita tahu, dia tidak pernah menerima kebebasan terbatas pada masa lalu,” katanya.

Ketika dibebaskan dari enam tahun tahanan rumah pada tahun 1995, Suu Kyi tidak diizinkan untuk meninggalkan kota Yangon. Ini menimbulkan konfrontasi saat dia berusaha untuk bepergian untuk bertemu para pendukungnya.

Para analis mengatakan, karena Suu Kyi masih merupakan ancaman terbesar pemerintah militer di Myanmar, maka kalau dia dibebaskan hari Sabtu ini, itu karena pemilu berjalan seperti yang direncanakan para jenderal.

Walau keputusan akhir ada di tangan pemimpin junta Than Shwe, para pejabat mengatakan, persiapan-persiapan sedang dilakukan untuk kemungkinan pembebasan ikon demokrasi itu.

Pembebasannya mungkin sebuah harga yang harus dibayar oleh rezim itu untuk mengalihkan tudingan kritik mengenai pemilu itu.

”Itu memperlihatkan pemerintah militer Burma (Myanmar) sangat percaya diri mengenai keadaan karena kalau tidak, mereka tidak akan membebaskannya,” kata analis Aung Naing Oo yang berbasis di Thailand.

Namun, memberinya kebebasan penuh untuk melakukan kegiatan politik merupakan taruhan yang mungkin tak akan diambil junta, kata analis itu.

(AFP/Reuters/DI)