Kim Jong Un Resmi Warisi Takhta Kim Jong Il

PYONGYANG, JUMAT - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Il dipastikan mewariskan ”takhta” kekuasaannya kepada sang putra bungsu, Kim Jong Un. Kepastian itu disampaikan salah seorang pejabat tinggi Korut, Yang Hyong Sop, Jumat (8/10).

Hal itu sekaligus juga menjadi konfirmasi resmi pertama kali soal suksesi di Korut. Pesta keberhasilan suksesi akan dirayakan bersamaan dengan hari jadi ke-65 Partai Para Pekerja Korea pada 10 Oktober.

Setelah perayaan suksesi itu, Jong Un otomatis menjadi pemimpin generasi ketiga dalam dinasti keluarga, yang bakal memerintah negara berhaluan komunis dan berpopulasi 24 juta orang itu.

Yang, juga anggota biro politik Komite Pusat Partai Para Pekerja Korea sekaligus Wakil Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara, berkali-kali menyebut Jong Un sebagai ”jenderal muda”.

”Rakyat kami sangat bangga dan merasa diberkahi karena dipimpin para pemimpin besar Korut dari generasi ke generasi, mulai dari presiden besar Kim Il Sung, pemimpin hebat Kim Jong Il, dan sekarang oleh jenderal muda Kim Jong Un,” kata Yang.

Pada tahun 1948 Korut didirikan oleh kakek Jong Un, Kim Il Sung, yang mengusung kebijakan kemandirian (juche) sekaligus juga membangun pemujaan atas diri dan anaknya, Kim Jong Il.

Selama ini sosok dan kemunculan Jong Un memang menjadi teka-teki besar bagi dunia luar. Dia baru muncul pertama kali di depan publik saat diangkat menjadi jenderal bintang empat sekaligus menjabat Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Partai Para Pekerja Korea.

Spanduk anti-Kim

Sejumlah aktivis Korea Selatan berencana menerbangkan brosur dan kepingan cakram digital dengan balon melewati kawasan perbatasan, Paju. Hal ini dilakukan bersamaan dengan dimulainya upacara dan perayaan suksesi di Korut.

Brosur-brosur dan cakram digital itu berisi kecaman dan juga ajakan agar rakyat Korut berani melawan pemimpinnya. Pihak Pyongyang dikabarkan berang atas rencana para aktivis itu. Mereka mengancam akan menembaki mereka dari wilayah Korut. Jika Korut memprovokasi, Pemerintah Seoul mengancam akan semakin melancarkan propaganda serupa.(AP/BBC/DWA)