PBB Dukung Dialong Serbia-Kosovo

NEW YORK, KOMPAS.com - Majelis Umum PBB, Kamis (9/9), menyetujui satu resolusi bersejarah yang menyerukan dialog antara Serbia dan Kosovo setelah Serbia membuat sengketa diplomatik baru menyangkut wilayahnya yang membangkang itu.

Serbia menuntut agar presiden, perdana menteri dan menteri luar negeri Kosovo diperintahkan meninggalkan sidang Majelis Umum PBB, yang memaksa para duta besar dari Inggris dan Perancis merundingkan penyelesaian pertikaian itu agar resolusi tersebut dapat disetujui.

Kosovo mengumumkan kemerdekaannya dari Serbia pada Februari 2008, setelah berada di bawah pemerintahan PBB sejak perang tahun 1998-1999  antara pasukan Serbia dan kelompok separatis etnik Albania. Warga Albannia merupakan penduduk mayoritas daerah itu.

Serbia sejak itu menolak mengakui pemisahan wilayah tersebut. Beograd merencanakan resolusi yang mempertanyakan kemerdekaan Kosovo, tetapi melunakkan sikapnya atas tekanan dari Uni Eropa (EU) yang berjanji akan menentang keras sikap Serbia itu. Sebuah resolusi gabungan Serbia-EU tidak menyebutkan status Kosovo. EU setuju membantu "dialog antara kedua pihak" untuk mendukung keamanan di Balkan dan membantu Serbia dan Kosovo dalam usaha-usaha mereka untuk bergabung dengan EU.  "Dialog adalah satu faktor bagi perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan itu," kata resolusi yang disetujui tanpa pemungutan suara resmi.

Pada awalnya perdebatan terhenti dua setengah jam ketika Menteri Luar Negeri Serbia, Vuk Jeremic melihat Presiden Kosovo Fatmir Sejdiu dan perdana menteri serta menteri luar negerinya berada di ruang sidang. Jeremic mengatakan mereka bukan dari sebuah negara berdaulat dan seharusnya tidak hadir di sini. Setelah perundingan berlarut-larut, ketua Majelis Umum PBB  mengemukakan kepada dia bahwa para pemimpin Kosovo itu adalah tamu-tamu Inggris, Perancis, Jerman, Italia dan Amerika Serikat.

Jeremic akhirnya setuju sidang dilanjutkan tetapi mengatakan dalam mendukung resolusi itu bahwa "Serbia tidak dan tidak akan pernah mengakui deklarasi sepihak kemerdekaan Kosovo."  Ia menambahkan, ia mengharapkan resolusi itu "akan membantu menciptakan suasana bagi perdamaian antara warga Serbia dan Albania yang dihasilkan melalui dialog penuh kepercayaan."

Kosovo diakui sekitar 70 negara termasuk AS dan 22 dari 27 negara EU. Serbia didukung Rusia menolak kemerdekaan itu, sementara negara-negara lain khawatir bahwa mengakui Kosovo akan mendorong gerakan-gerakan separatis di wilayah mereka sendiri.

Serbia mengajukan masalah itu ke Mahkamah Internasional (ICC) - untuk meminta pengadilan PBB itu menyatakan pemisahan diri Kosovo itu tidak sah. Tetapi pengadilan itu, Juli memutuskan bahwa deklarasi kemerdekaan itu tidak melanggar hukum internasional.

Mark Lyall Grant, utusan Inggris untuk PBB, mengharapkan lebih banyak negara akan megakui Kosovo. Tetapi ia mengatakan yang penting adalah dialog antara Serbia dan Kosovo akan dimulai. Rasa permusuhan yang mendalam  tetap ada antara warga Serbia dan Kosovo. Kosovo menuduh Serbia memblokir barang-barangnya, dan Kosovo melarang para pejabat pemerintah Serbia melakukan kujungan ke wilayahnya. Lyall Grant mengatakan kedua pihak pada akhirnya juga menjadi anggota EU dan NATO (Pakta Perthanan Atlantik Utara).