Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

11 Nelayan Ditangkap, Kiara ke Malaysia

Kompas.com - 06/09/2010, 18:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — LSM Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) akan berangkat bergabung dengan tim pemerintah ke Penang, Malaysia, terkait dengan persoalan penangkapan 11 nelayan tradisional Indonesia.

"Selasa besok Kiara bersama tim pemerintah akan berangkat ke Penang menindaklanjuti penangkapan nelayan Indonesia di Malaysia," kata Sekjen Kiara, Riza Damanik, di Jakarta, Senin (6/9/2010).

Riza memaparkan, agenda yang rencananya akan dilakukan adalah bertemu pihak Konsulat Jenderal RI dan juga para nelayan tersebut.

Kiara memutuskan ikut dalam tim pemerintah karena alasan misi kemanusiaan terkait pembebasan para nelayan tradisional Indonesia. "Kami memastikan langkah diplomasi RI dapat melepas para nelayan," katanya.

Selain itu, Kiara akan memastikan tegaknya kedaulatan nasional di kawasan perairan RI.

Agar para nelayan dapat menangkap ikan di wilayah perairan yang memang termasuk wilayah Indonesia. "Saya akan update perkembangannya dari Malaysia," kata Riza.

Sebelumnya, Riza mengatakan, pihaknya mengaku diajak berkolaborasi dengan pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap lautan, antara lain terkait insiden penangkapan tersebut.

"Kami diajak berkolaborasi oleh KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," kata Sekjen Kiara.

Menurut Riza, langkah pemerintah yang berniat untuk berkolaborasi dengan elemen masyarakat sipil merupakan langkah yang bagus, antara lain, untuk menyelesaikan persoalan memperoleh informasi tentang penangkapan nelayan tradisional Indonesia-Malaysia.

Selama ini pihak KKP kerap tidak mendapatkan data secara langsung bila terdapat peristiwa penangkapan nelayan Indonesia.

Bahkan, pihak keluarga korban juga kerap mendapatkan pemberitaan tentang penangkapan itu dari pihak lain dan bukan dari jalur resmi pemerintah.

Kiara mendapatkan informasi, ada sekitar 11 nelayan tradisional ditangkap dan ditahan di sejumlah penjara Malaysia pada periode Juli-September 2010.

Ke-11 nelayan tersebut dilaporkan merupakan warga yang berasal dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com