Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNP2TKI Buka "Call Center"

Kompas.com - 21/08/2010, 12:40 WIB

OGAN ILIR, KOMPAS.com — Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menyiapkan crisis center yang di dalamnya termasuk call center untuk menampung masalah tenaga kerja Indonesia dalam upaya mempercepat penanganan masalah TKI.    

"Call center ini akan mulai beroperasi Januari 2011. Sekarang mulai disiapkan infrastrukturnya, sumber daya manusianya, termasuk saluran komunikasinya," kata Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat ketika bertemu dengan jajaran pemda dan para TKI di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu (21/8/2010).

Layanan call center itu, kata Jumhur, tidak akan dikenakan biaya alias gratis dan dapat digunakan oleh semua TKI di berbagai wilayah di Indonesia untuk mengadukan masalahnya. "Nanti nomornya akan kami iklankan di televisi, bisa ditelepon dari berbagai daerah, akan langsung ditindaklanjuti," ujar Jumhur.

Call center itu diharapkan bisa mempercepat proses penanganan TKI bermasalah yang selama ini dilakukan lewat sistem surat-menyurat. "Dengan call center bisa langsung dicek sehingga tanggapannya langsung. Kalau surat-menyurat kan butuh waktu lama, dari bupati saja bisa seminggu sampai ke BNP2TKI, dari TKI bisa sampai sebulan," papar Jumhur.

Kabupaten Ogan Ilir merupakan daerah penyuplai TKI terbesar di Sumatera Selatan sehingga, menurut Asisten III Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir A Nachrowi, masalah yang dihadapi cukup banyak juga.

"Banyak kasus tenaga kerja yang pergi ke Arab Saudi dan belum kembali serta tidak ada kabarnya," kata Nachrowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com