Filipina Bikin Tinjauan Ulang

MANILA, KOMPAS.com - Pemerintah baru Filipina sedang meninjau kembali rencananya untuk berunding guna mengakhiri dua pemberontakan yang berlangsung lama, termasuk peran orang asing, dan memperkirakan perundingan tak resmi dengan kelompok gerilyawan Moro akan diselenggarakan akhir September.     Sejak 2001, Malaysia menjadi penyelenggara perundingan antara pemerintah dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF), kelompok gerilyawan Muslim terbesar di negara itu, dan memimpin tim pemantau internasional sejak 2004.     Norwegia dan Uni Eropa telah sepakat untuk bergabung dalam tim pemantau di pulau Mindanao ini. Norwegia juga mengawasi perundingan-perundingan antara pemerintah dan Front Demokratik Nasional Maois (NDF) untuk menghentikan pemberontakan yang dimulai sejak akhir 1960-an.     "Bisa dipastikan, kami akan mulai tahun ini," kata penasihat perdamaian kepresidenan, Teresita Quintos Deles, kepada para koresponden asing, Jumat (16/7/2010) ketika ditanya mengenai lanjutan perundingan dengan MILF untuk mengakhiri konflik 40 tahun di selatan, di negara Katholik Roma di Asia Tenggara itu.     "Itu satu kewajiban. Negara ini tak bisa bergerak sepanjang masih ada konflik, ini adalah agenda nasional," imbuhnya.     Lebih dari 160.000 orang tewas dalam dua pemberontakan yang berlangsung lama itu, yang juga mengerdilkan pertumbuhan dan investasi di negara Asia Tenggara kaya sumberdaya tapi miskin itu.     Presiden Benigno Aquino III mengatakan, keamanan dan perdamaian berkelanjutan akan membantu menarik investasi asing yang diperlukan untuk mendongkrak lapangan kerja di negara itu.     Deles mengatakan, perundingan-perundingan tak resmi dengan MILF yang beranggotakan 11.000 akan dibuka kembali sebelum akhir September, setelah peninjauan ulang peran khusus lebih dari selusin pemerintah asing dan organisasi-organisasi non pemerintah (NGO) yang berpangkalan di negara lain. "Tinjauan kami belum selesai," katanya.     Dia menambahkan pemerintah ingin memperjelas peran khusus dan kontribusi-kontribusi negara lain serta kelompok-kelompok dalam proses perdamaian.     Aquino memilih seorang profesor hukum sebagai ketua juru rundingnya dengan MILF, dan berharap untuk memanfaatkan kepakarannya mengenai hak-hak penduduk asli, lingkungan dan masalah tanah nenek moyang untuk memberikan momentum baru dalam perundingan.     Perundingan perdamaian dengan MILF dan NDF telah terhenti sejak awal dan kesepakatan-kesepakatan yang bisa diterima masih sulit dipahami, meskipun Deles mengatakan perundingan-perundingan dengan MILF lebih maju.     Dalam pemerintahan 100 hari pertama Aquino, Deles mengatakan, bertujuan untuk membawa kembali 25.000 orang terlantar ke komunitas mereka di Mindanao, membangun kembali rumah mereka dan memberikan pangan kepada mereka, menjanjikan kemauan baik untuk menyelesaikan konflik tersebut. "Apa yang kami ingin lakukan adalah menjembatani jurang antara meja perundingan dan kehidupan rakyat kami di lapangan," katanya.     "Kepercayaan rakyat terhadap proses perdamaian adalah sangat penting," demikianTeresita Quintos Deles.