Obama "Balikkan" Bush

Obama, Senin (26/1), mulai membalikkan kebijakan Bush soal perubahan iklim dengan langkah peningkatan standar efisiensi bahan bakar. Obama juga akan memberikan wewenang bagi negara bagian untuk menentukan sendiri batas emisi gas rumah kaca dari kendaraan.

Salah seorang pejabat Gedung Putih mengatakan, Obama akan mengarahkan Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) untuk mempertimbangkan kembali permintaan California untuk memberlakukan pembatasan sendiri terhadap emisi karbon dioksida. Permintaan itu ditolak oleh pemerintahan Bush.

Obama akan mengarahkan Kementerian Transportasi untuk segera menyusun draf peraturan tentang mobil hemat energi sesuai undang-undang yang dibuat pada Desember 2007. Pemerintahan Bush menunda-nunda penerapan undang-undang itu.

Perintah baru Obama juga meliputi produksi kendaraan yang lebih ramah lingkungan oleh perusahaan pembuat mobil. Kebijakan baru itu diharapkan bisa menghemat energi hingga 2 miliar dollar AS per tahun.

Beberapa hari pertama pemerintahan Obama ditandai dengan pembalikan kebijakan-kebijakan Bush. Kamis pekan lalu, Obama telah menandatangani perintah untuk menutup Penjara Teluk Guantanamo.

Selang sehari, Obama mencabut larangan pendanaan oleh Pemerintah AS bagi kelompok-kelompok internasional yang menyediakan pelayanan soal aborsi atau mendukung aborsi.

Obama juga telah membuka gerbang penelitian sel induk dengan melonggarkan larangan federal terhadap penelitian itu. Tahun 2001 pemerintahan Bush memberlakukan larangan penelitian sel induk.

Senjata luar angkasa

Selain soal perubahan iklim, pekan ini Obama juga berjanji untuk mengupayakan larangan senjata di luar angkasa di seluruh dunia. Kebijakan baru itu juga menjanjikan penilaian ancaman terhadap satelit AS dan langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi pesawat luar angkasa dari serangan.

”Masih banyak celah dalam pernyataan pemerintah soal militer luar angkasa. Namun, kenyataan bahwa mereka membahasnya mencerminkan peralihan nyata dari pemerintahan Bush,” kata Victoria Samson dari Pusat Informasi Pertahanan.

Seorang pejabat Departemen Pertahanan mengatakan, dengan kebijakan baru itu jelas bahwa fokus akan dialihkan pada lebih banyak inisiatif diplomasi.(AP/AFP/REUTERS/FRO)