Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantuan Pemerintah RI Bukan untuk Hamas dan Fatah

Kompas.com - 30/12/2008, 12:44 WIB

Laporan wartawan Persda Network Ade Mayasanto

JAKARTA, SELASA — Pemerintah bersikeras memberi bantuan kepada korban serangan militer Israel di Jalur Gaza, meski ada faksi-faksi di masyarakat Palestina. Bantuan kemanusiaan dilayangkan pemerintah bukan untuk faksi Hamas atau Fatah.

"Saya tidak membicarakan Hamas atau Fatah. Saya membicarakan bangsa Palestina," kata Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda seusai mengikuti tabligh akbar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1430 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (30/12).

Operasi militer negara Zionis sedikitnya telah menewaskan 320 jiwa, dan mencederai 1.400 warga Palestina lainnya. Atas korban yang timbul tersebut, sejumlah kelompok masyarakat Indonesia menggalang dana kemanusiaan dan sukarelawan untuk jalur Gaza.

Menlu mempunyai pandangan atas penggalangan dana dan sukarelawan tersebut. "Tentunya niat baik itu harus disesuaikan dengan keadaan wilayah itu, di mana akses atau jalur untuk memasuki tidak mudah. Mungkin lebih baik upaya kita difokuskan upaya meringankan beban penderitaan mereka, khususnya dengan memberikan bantuan kemanusiaan," urainya.

Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dalam pertemuan yang sama mengemukakan, bantuan dana dari pemerintah mesti berkoordinasi dengan Menteri Agama Maftuh Basyuni, dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. "Kita lihat perkembangannya, justru saya tidak boleh terburu-buru begitu," ucapnya.

Meski demikian, Mensos menyatakan, bila memang penggalangan dana dari masyarakat dibutuhkan, Departemen Sosial siap melayani penggalangan dana untuk korban Gaza. "Insya Allah akan kita salurkan, tapi saya harus koordinasi dan melihat situasi dulu," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Nasional
Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com