Perundingan Palestina-Israel Digelar 30 Juli

WASHINGTON, JUMAT  - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice berencana menggelar perundingan damai di Washington dengan para perunding Israel dan Palestina pada 30 Juli.

Hal ini dikatakan oleh anggota tim perunding Palestina, Saeb Erekat di Washington, Kamis (17/7).   Rice, Rabu (16/7), bertemu dengan satu delegasi Palestina di Washington dan menawarkan untuk menjadi penyelenggara pertemuan segitiga antara dirinya sendiri, kepala perunding Palestina Ahmed Qurie dan Menteri Luar Negeri Israel Tripi Livni, kata Erekat.
   
Rice akan menengahi upaya-upaya bagi pencapaian satu perjanjian perdamaian dalam tahun ini, antara Palestina dan Israel. Perundingan sebelumnya semakin tidak jelas, sementara ini, masa pemerintahan Bush semakin habis, berakhir pada Januari 2009.
   
Erekat mengatakan, upaya-upaya juga sedang dilakukan agar Presiden Palestina Mahmoud Abbas bisa bertemu dengan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert pekan depan. Namun dia mengatakan belum ada rincian penjelasan lebih jauh.
   
Jurubicara departemen luar negeri AS, Sean McCormack menolak mengonfirmasi bahwa perundingan segitiga  itu akan dilaksanakan 30 Juli. Namun dia mengatakan, bahwa Rice akan terus berupaya keras agar perundingan-perundingan tentang status negara Palestina termasuk dalam bahasan pertemuan itu. "Pertemuan segitiga yang dia upayakan, saya berkeyakinan akan dilaksanakan beberapa pekan atau bulan mendatang," kata McCormack.
   
Gedung Putih juga mengatakan bahwa pihaknya belum punya penjelasan secara detil. "Belum ada laporan mengenai hal itu hingga sekarang," kata perempuan jurubicara Gedung Putih Dana Perino. Para pejabat negara Yahudi pun tak segera menanggapi atas kemungkinan pertemuan tersebut. Tetapi, Rice telah bertemu dengan para perunding dari kedua negara dalam beberapa kesempatan, untuk berupaya bagi terwujudnya perundingan-perundingan mendatang.
   
AS telah menghidupkan perundingan-perundingan tentang status negara Palestina, antara Israel dan Pakestina, pada konferensi di Annapolis, Maryland, pada November lalu, dengan harapan kesepakatan sudah bisa dituntaskan pada saat Presiden George W Bush meninggalkan Gedung Putih.
   
Namun demikian, sengketa mengenai perluasan pemukiman Yahudi di bumi Tepi Barat yang dicaplok Israel, skandal korupsi yang melibatkan Olmert dan kesulitan politik yang diderita Abbas, di samping masalah-masalah keamanan, semuanya menghambat upaya-upaya AS untuk mewujudkan kesepakatan status negara Palestina.