Buruh India Mogok, Protes Kebijakan Ekonomi

NEW DELHI, KOMPAS.com - Serikat pekerja India, Rabu (20/2/2013), memulai aksi mogok selama dua hari untuk memprotes kebijakan reformasi ekonomi pemerintah, yang mereka sebut sebagai anti-buruh.

Puluhan serikat pekerja berencana untuk memblokir rel kereta dan jalanan. Mogok juga akan berdampak pada bank yang dioperasikan pemerintah.

Reformasi ekonomi pemerintah juga memasukan rencana pembukaan sektor retail untuk supermarket global.

Perdana Menteri Manmohan Singh telah meminta serikat pekerja untuk menghentikan mogok, dan mengatakan aksi itu akan memberikan dampak terhadap ekonomi India.

Laporan menyebutkan seorang pemimpin serikat pekerja tewas oleh pelaku yang diidentifikasikan sebagai laki-laki tak dikenal di sebuah terminal bus di bagian utara Punjab pada Rabu (20/2) pagi.

Peristiwa itu bermula ketika pemimpin serikat pekerja itu berupaya untuk menghentikan seorang pria yang akan mengoperasikan bus, seperti disampaikan oleh pemimpin senior Komunis Gurudas Dasgupta kepada kantor berita India, Press Trust.

Protes diperkirakan akan berdampak di negara bagian Bengal Barat dan Kerala, dimana serikat pekerja memiliki kekuasaan dan pengaruh yang luas.

Mogok serikat yang memiliki kesetiaan terhadap Komunis, oposisi Partai Bharatiya Janata dan Partai Kongres, yang juga menentang rencana pemerintah untuk membuka sektor retail, asuransi dan investasi asing dan meningkatkan harga BBM bersubsidi dan gas.

"Para pekerja sangat diabaikan dan ini menunjukan kebijakan pemerintah yang anti buruh," kata Tapan Sen, sekjen Pusat Serikat Pekerja India CITU kepada kantor berita AFP.

Sebelumnya, para serikat pekerja di India melakukan mogok sehari pada September lalu, yang menimbulkan kerugian jutaan dolar AS di sektor bisnis.

Reformasi yang dilakukan pemerintah India, disebutkan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi dan menghindari ancaman penurunan peringkat kredit egara yang berada di urutan ketiga ekonomi terbesar dunia ini.

Perdana Menteri Manmohan Singh menyatakan reformasi dapat "membantu memperkuat proses pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja dimasa yang sulit ini."