DPR: Inggris Harus Tutup Kantor Free West Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat menuntut penutupan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris. Pemerintah perlu mendesak hal itu karena pendirian Free West Papua bisa mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Mengingat kami tengarai akan mengganggu NKRI, ya perlu didesak untuk ditutup. Sejak awal sebenarnya Komisi I sudah ingatkan Menteri Luar Negeri dalam berbagai pertemuan soal Benny Wenda (tokoh Organisasi Papua Merdeka) ini, tapi saya melihatnya kurang serius ditanggapinya," ujar anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Nuning Kertopati, Senin (6/5/2013) di Jakarta.

Nuning juga mendorong Pemerintah RI untuk memprotes sikap yang dilakukan Inggris dengan membiarkan kantor Free West Papua dibuka di negara itu. "Seyogianya Pemerintah Inggris jangan berlakukan standar ganda dalam masalah Papua dan jangan intervensi. Mereka dulu punya masalah separatisme di Irlandia Utara, tapi Indonesia tidak intervensi," kata Nuning.

Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, menilai pembukaan kantor Free West Papua adalah aksi strategis dari OPM. Meski cita-cita untuk memerdekakan Papua masih jauh, tapi Tantowi melihat pembukaan kantor tersebut sudah menciptakan resonansi yang hebat. "Buktinya kita semua membahas soal itu," tutur politisi yang juga penyanyi country ini.

Tantowi meminta pemerintah tidak hanya bersikap reaktif. Gerakan-gerakan separatis di luar negeri harus terus dipantau. "Komunikasi dengan semua stake holder di negara-negara di mana gerakan tersebut berpusat harus terus dibina. Wakil kita di negara-negara itu tidak hanya menjalin komunikasi dengan pemerintah saja, tapi juga harus dengan pers, media, LSM, kampus," ujarnya Tantowi.

Pemerintah RI sudah bereaksi keras atas pendirian kantor kantor perwakilannya "Free West Papua" di Oxford, Inggris. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sudah memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning, untuk menjelaskan sikap Inggris.

Melalui siaran pers, Canning menjelaskan bahwa pembukaan kantor Free West Papua tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Inggris terkait masalah Papua. Pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris tidak mewakili pandangan di negara itu. Canning menuturkan bahwa Dewan Kota Oxford, seperti halnya dewan-dewan lain di Inggris, bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. Canning menegaskan, Pemerintah Inggris masih menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia.