Filipina Kirim Petugas ke Armada AS

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo telah memerintahkan Departemen Pertahanan Nasional untuk mengirimkan para petugas penghubung angkatan laut guna bekerja sama dengan armada angkatan laut Amerika Serikat dalam upaya membebaskan sandera yang dikuasai perompak Somalia di Teluk Aden.
  
Pernyataan ini disampaikan Sabtu (18/4) oleh Sekretaris Pers Cerge Remonde dalam wawancara dengan DZRB Radyo ng Bayan. Dalam kesempatan itu dia menyatakan pemerintah siap bekerja sama dalam upaya pelaksanaan resolusi-resolusi  Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) terhadap perompakan internasional.
  
Remonde mengatakan bahwa Presiden memerintahkan departemen pertahanan untuk mengirimkan beberapa petugas penghubung angkatan laut untuk bekerja sama dengan angkatan laut AS di Armada AL AS yang berpangkalan di Manama, Bahrain, pada saat kontingen Filipina melakukan patroli di daerah yang dikuasai perompak itu.
  
"Kami meningkatkan upaya-upaya untuk membebaskan 100 pelaut yang masih disandera oleh perompak Somalia, dan kami bekerja sama dengan badan-badan dan para pemilik kapal yang melakukan kontak langsung dengan perompak," katanya.
  
Departemen Buruh dan Tenaga Kerja juga mengeluarkan larangan bagi kapal-kapal komersial melakukan pelayaran Teluk Aden atau dalam jangkauan 300 kilometer dari Somalia.
  
Pemerintah Filipina telah memberikan saran-saran kepada kapal-kapal yang membawa para pelaut Filipina untuk mengikuti pengawalan keamanan dan melakukan perjalanan membentuk konvoi dan mematuhi saran-saran yang dikeluarkan oleh Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NAT0).
  
Dia mengatakan, para pemilik kapal dan agen-agen pelayaran diserukan untuk mematuhi peraturan-peraturan itu atau menghadapi sanksi-sanksi.
  
Remonde mengatakan, Departemen Luar Negeri dan departemen tenaga kerja juga secara langsung melakukan koordinasi dengan para pemilik kapal dan agen-agen pelayaran untuk membantu membebaskan para pelaut yang ditangkap dan disandera.
  
Presiden juga memerintahkan Badan Kesejahteraan Pekerja Kelautan, departemen tenaga kerja, dan departemen kesejahteraan sosial dan pembangunan untuk menjalin kontak dengan keluarga-keluarga pelaut yang ditangkap, dan menawarkan bantuan yang diperlukan.
  
Dia menambahkan bahwa Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah mengeluarkan garis-garis pedoman DK PBB untuk menghadapi perompakan internasional, antara lain Resolusi DK PBB 1816, Resolusi DK PBB 1846 saat memasuki wilayah perairan Somalia, dan Resolusi 1851 DK PBB yang memberikan kewenangan untuk memasuki wilayah darat Somalia.
  
Remonde mengatakan pemerintah Filipina akan memberikan dukungan penuh dalam menegakkan resolusi-resolusi DK PBB itu.