Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nelayan Ini Kritik Menteri Susi di Hadapan Presiden Jokowi

Kompas.com - 22/01/2019, 18:06 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang nelayan mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kritik itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo dan Menteri Susi.

Momen itu terjadi saat Presiden Jokowi didampingi Menteri Susi bersilaturahim dengan Perwakilan Nelayan Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Usai menyampaikan sambutannya, Jokowi memanggil tiga orang nelayan ke podium. Salah satunya adalah Agus Mulyono dari Lamongan, Jawa Timur.

Baca juga: Saat Debat, Jokowi Sebut Susi Pudjiastuti sebagai Menteri yang Berani dan Nekat

Agus mengkritik Menteri Susi karena sempat melarang penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan.

Agus menegaskan bahwa alat tangkap cantrang adalah warisan dari para leluhur nelayan sejak zaman Belanda.

Dia mengklaim, alat itu tidak merusak lingkungan seperti yang disampaikan oleh Susi.

"Jadi ikan itu musiman Bapak, bukan punah karena cantrang, salah besar. Cantrang itu bukan alat punah, alat mensejahterakan dan ramah lingkungan, IPB tanya Bapak, ramah lingkungan dan semuanya sudah dikaji," kata Agus.

Baca juga: Susi Perlihatkan Video Tangkapan Ikan di Jawa Timur yang Melimpah tanpa Cantrang

Agus pun mengkritik alat pengganti cantrang yang disediakan oleh Kementerian KKP. Menurut dia, alat itu tidak seefektif cantrang.

"Alat itu ternyata tidak cocok, karena masing-masing daerah itu beda, karakteristik ikannya beda," kata dia.

Agus juga menyinggung soal administrasi yang berjalan lambat di bawah kepemimpinan Susi.

Padahal, menurut dia, Presiden Jokowi dan menteri Susi sudah lama menyatakan bahwa penggunaan cantrang tak lagi di larang.

Baca juga: Menteri Susi: Sekali Tangkap, Kapal Cantrang Buang 1 Kuintal hingga 1 Ton Ikan Kecil

Namun, menurut dia, surat izin yang melegalkan penggunaan cantrang itu tak pernah terbit.

"Semenjak Bu Menteri ini lama, lama, lama, lama dan tidak keluar izin, padahal Bapak silahkan melaut, sudah memperbolehkan. Bu Susi waktu di mobil komando juga silahkan melaut, ini demi Pak Jokowi ya, iya, tapi suratnya enggak keluar sampai sekarang, kapal-kapal pada macet," kata Agus.

Untungnya, lanjut Agus, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan surat instruksi kepada Polri untuk tidak menangkap nelayan yang melaut menggunakan cantrang.

Nelayan pengguna cantrang pun tetap bisa bebas melaut.

"Untung ada surat sakti dari Pak Jokowi. Pak Jokowi yes, Bu Susi no," kata dia.

Sementara itu, sepanjang Agus bicara, menteri Susi hanya duduk terdiam sambil memperlihatkan ekspresi datar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com