Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nelayan Ini Kritik Menteri Susi di Hadapan Presiden Jokowi

Kompas.com - 22/01/2019, 18:06 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang nelayan mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kritik itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo dan Menteri Susi.

Momen itu terjadi saat Presiden Jokowi didampingi Menteri Susi bersilaturahim dengan Perwakilan Nelayan Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Usai menyampaikan sambutannya, Jokowi memanggil tiga orang nelayan ke podium. Salah satunya adalah Agus Mulyono dari Lamongan, Jawa Timur.

Baca juga: Saat Debat, Jokowi Sebut Susi Pudjiastuti sebagai Menteri yang Berani dan Nekat

Agus mengkritik Menteri Susi karena sempat melarang penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan.

Agus menegaskan bahwa alat tangkap cantrang adalah warisan dari para leluhur nelayan sejak zaman Belanda.

Dia mengklaim, alat itu tidak merusak lingkungan seperti yang disampaikan oleh Susi.

"Jadi ikan itu musiman Bapak, bukan punah karena cantrang, salah besar. Cantrang itu bukan alat punah, alat mensejahterakan dan ramah lingkungan, IPB tanya Bapak, ramah lingkungan dan semuanya sudah dikaji," kata Agus.

Baca juga: Susi Perlihatkan Video Tangkapan Ikan di Jawa Timur yang Melimpah tanpa Cantrang

Agus pun mengkritik alat pengganti cantrang yang disediakan oleh Kementerian KKP. Menurut dia, alat itu tidak seefektif cantrang.

"Alat itu ternyata tidak cocok, karena masing-masing daerah itu beda, karakteristik ikannya beda," kata dia.

Agus juga menyinggung soal administrasi yang berjalan lambat di bawah kepemimpinan Susi.

Padahal, menurut dia, Presiden Jokowi dan menteri Susi sudah lama menyatakan bahwa penggunaan cantrang tak lagi di larang.

Baca juga: Menteri Susi: Sekali Tangkap, Kapal Cantrang Buang 1 Kuintal hingga 1 Ton Ikan Kecil

Namun, menurut dia, surat izin yang melegalkan penggunaan cantrang itu tak pernah terbit.

"Semenjak Bu Menteri ini lama, lama, lama, lama dan tidak keluar izin, padahal Bapak silahkan melaut, sudah memperbolehkan. Bu Susi waktu di mobil komando juga silahkan melaut, ini demi Pak Jokowi ya, iya, tapi suratnya enggak keluar sampai sekarang, kapal-kapal pada macet," kata Agus.

Untungnya, lanjut Agus, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan surat instruksi kepada Polri untuk tidak menangkap nelayan yang melaut menggunakan cantrang.

Nelayan pengguna cantrang pun tetap bisa bebas melaut.

"Untung ada surat sakti dari Pak Jokowi. Pak Jokowi yes, Bu Susi no," kata dia.

Sementara itu, sepanjang Agus bicara, menteri Susi hanya duduk terdiam sambil memperlihatkan ekspresi datar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com