Warga Ditahan Tanpa Peradilan

London, Rabu - Pemerintah Inggris, Rabu (29/5), mengaku telah menahan puluhan warga Afganistan di Kamp Bastion, Provinsi Helmand, Afganistan, tanpa peradilan yang sah. Penahanan tanpa dakwaan itu berlangsung lebih dari 14 bulan dan tindakan itu menyalahi hukum.

Menteri Pertahanan Inggris Philip Hammond membenarkan kejadian itu. Namun, katanya, pembebasan mereka akan membahayakan tentara Inggris. Pasukan Inggris di Afganistan diperbolehkan menahan para tersangka selama 96 jam.

Hammond menegaskan, parlemen telah diberi tahu mengenai masalah itu, tetapi dia menolak menjelaskan berapa lama warga Afganistan berada di dalam tahanan Kamp Bastion. Ia mengatakan, penahanan itu sah karena sesuai mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi pasukan internasional.

Tanpa dakwaan

Tim pengacara Inggris yang mewakili delapan tahanan menjelaskan, klien mereka ditangkap oleh tentara Inggris dalam serangan di desa-desa di Helmand dan Kandahar. Klien mereka telah ditahan antara delapan hingga lebih dari 14 bulan tanpa dakwaan. Jumlah tahanan berkisar 80 orang-90 orang.

Tim pengacara menyamakan penahanan itu dengan kasus tahanan Amerika Serikat di Teluk Guantanamo, Kuba. Pengadilan Tinggi Inggris diminta segera membebaskan para tahanan. Permintaan ini ditolak Hammond karena menurut dia, jika para tahanan itu dilepas, nasib individu tentara Inggris akan berada dalam bahaya.

Kementerian Pertahanan Inggris menyangkal klaim yang menyebut, Inggris mengoperasikan fasilitas rahasia di Afganistan. Ia menyebut klaim itu ”jelas-jelas absurd”. Menurut Hammond, pihaknya telah memberi tahu hal tersebut kepada Parlemen Inggris.

Jenderal Zahir Azimi, juru bicara Kementerian Pertahanan Afganistan, mengatakan, penahanan puluhan warganya ilegal dan tidak manusiawi. ”Para tahanan harus diserahkan kepada otoritas Afganistan. Setelah diserahkan kepada kami, mereka akan ditangani sesuai hukum kami dan kesepakatan dengan komunitas internasional,” ujarnya.

Salah satu pengacara, Phil Shiner, mengatakan, Kamp Bastion adalah fasilitas rahasia dan sepenuhnya inkonstitusional.

”Inggris telah melatih otoritas Afganistan menangkap dan menahan orang-orang secara sah sesuai standar hukum dan memastikan mereka diperlakukan secara manusiawi,” kata Shiner.

Tentara Inggris dan otoritas Afganistan diminta memantau kasus itu. ”Mereka kemudian diharapkan memantaunya untuk memastikan bahwa warga Afganistan itu mematuhi hukum. Namun, mereka justru telah memilih tidak melakukannya,” kata Shiner.

Ia menambahkan, Inggris telah bertindak ”sepenuhnya tidak konstitusional dan parlemen belum diberi tahu kalau kita memiliki fasilitas rahasia seperti ini di Afganistan”.

Hammond mengaku memberi tahu parlemen, Desember lalu. Saat itu dia mengatakan, pasukan Inggris menahan ”sejumlah tahanan penting yang tak bisa diserahkan kepada Afganistan”. Pemerintah sebenarnya ingin menyerahkannya, tetapi gugatan dari tim pengacara menghambat langkah tersebut. (BBC/AFP/CAL)