AS Siap Bantu Perancis di Mali

WASHINGTON, KOMPAS.com - AS, Senin (14/, menyatakan kesiapannya dalam membantu penyediaan informasi intelejen dan dukungan logistik bagi pasukan Perancis dalam memerangi militan Islam di Mali.

Menteri Pertahanan AS Leon Panetta menjanjikan bantuan bagi intervensi Prancis di Mali dan Al Qaeda dan sekutu-sekutunya tidak akan menemukan tempat yang aman di mana pun.

"Saya menghargai langkah-langkah yang telah dilakukan Perancis," kata Panetta kepada wartawan dalam pesawat yang membawanya menuju Lisbon. "Apa yang telah kami janjikan kepada mereka adalah kami bekerja sama dengan mereka (Perancis) dan menyediakan bantuan apapun yang dapat kami lakukan untuk membantu mereka dalam usaha itu."

Ia mengatakan bantuan akan berupa dukungan logistik, termasuk pesawat untuk pengisian bahan bakar di udara dan berbagi informasi intelejen. Tujuan bantuan itu adalah untuk membalikkan momentum yang sedang dimiliki militan dan melindungi kota-kota di Mali. Panetta sendiri tidak dapat memperkirakan berapa lama intervensi militer akan berlangsung.

"Sulit untuk meperhitungkan jangka waktu di sini karena yang jelas, yang diusahakan adalah menghentikan kemajuan kelompok militan dan melindungi beberapa kota penting di Mali," kata dia.

Panetta mengatakan, tindakan keras diperlukan demi menghentikan Al Qaeda di Maghribi Islam (AQIM) yang berbasis di Mali yang diduga dapat digunakan untuk merencanakan serangan kepada negara-negara Barat.

"Kami bertanggung jawab memburu Al Qaeda di manapun mereka berada. Dan kami juga bertanggung jawab untuk memastikan Al Qaeda tidak dapat membangun basis untuk operasi di Afrika Utara dan Mali."

Para pejabat Departemen Pertahanan AS di Washington mengatakan, AS tidak berencana untuk mengerahkan pasukan di Mali atau melancarkan serangan bom. Namun mereka mengakui, kemajuan pasukan yang berafiliasi dengan Al Qaeda di Mali telah meningkatkan kekhawatiran mengenai ancaman ekstrimis.

Namun keputusan formal belum bisa dibuat karena kudeta pemerintahan di Mali tahun lalu membuat AS berada dalam dilema hukum, kata seorang sumber dari Departemen Pertahanan yang tidak disebut namanya. Berdasarkan udang-undang, AS dilarang untuk memberi bantuan kepada Mali sampai demokrasi di negara tersebut dipulihkan.

Washington juga telah bekerja sama dengan Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) untuk mempercepat rencana penempatan pasukan perdamaian di Mali, di mana pemerintah sementara sedang bekerja sama dengan Perancis untuk mempertahankan ibu kota Bamako dari serangan pemberontak.