Abbas dan Meshaal Masih Beda Pendapat

Kairo, Kompas - Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Kepala Biro Politik Hamas Khaled Meshaal sepakat menghidupkan kembali proses rekonsiliasi yang terhenti selama ini. Namun, dua pemimpin faksi-faksi utama di Palestina tersebut masih berbeda pendapat dalam beberapa hal.

Pertemuan antara Abbas, yang berasal dari Fatah, dan Meshaal itu berlangsung di Kairo, Mesir, dari Rabu malam hingga Kamis (10/1) dini hari. Demikian dilaporkan wartawan Kompas Musthafa Abd Rahman dari Kairo.

Di antara kesepakatan mereka adalah menggerakkan kembali komite bersama yang dibentuk dalam kesepakatan sebelumnya di Kairo (2011) dan Doha (2012). Mereka secara prinsip juga sepakat mempercepat pelaksanaan butir-butir kesepakatan rekonsiliasi di Kairo tahun 2011 itu.

Akan tetapi, Abbas dan Meshaal masih berbeda pendapat soal isu prioritas yang harus dilaksanakan lebih dulu dari butir-butir kesepakatan rekonsiliasi itu.

Abbas meminta agar prioritas diberikan kepada komite pemilu, yang bertugas menyiapkan pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden serta majelis nasional Palestina. Abbas juga meminta komite pemilu di Jalur Gaza, yang selama ini dikuasai Hamas, segera diaktifkan.

Selain itu, Abbas meminta pula pembentukan pemerintahan teknokrat independen yang bertugas menyiapkan pemilu tersebut.

Sementara itu Meshaal bersikeras agar semua butir dalam kesepakatan rekonsiliasi dilaksanakan dalam satu paket.

Pertemuan puncak dua pemimpin Palestina tersebut digelar setelah mereka diterima secara terpisah oleh Presiden Mesir Muhammad Mursi di Istana Presiden Al Ittihadiyah di Kairo, Rabu malam lalu.

Mursi dalam pertemuan dengan Abbas ataupun Meshaal membahas cara-cara menggerakkan kembali rekonsiliasi di Palestina.

Sebelum pertemuan dengan Mursi itu, digelar pertemuan segitiga antara Kepala Intelijen Mesir Rafaat Sahata, Presiden Abbas, dan Meshaal.

Pada awalnya, juga dijadwalkan pertemuan segitiga antara Mursi, Abbas, dan Meshaal. Namun, rencana tersebut dibatalkan pada saat-saat terakhir atas permintaan Sahata karena Abbas dan Meshaal gagal sepakat soal prioritas isu-isu yang harus dilaksanakan lebih dulu.

Berdampak negatif

Di Jalur Gaza, salah satu pemimpin Hamas, Yusuf Rizq, mengatakan, sikap keras Abbas agar pemilu dilaksanakan dulu berdampak negatif terhadap proses rekonsiliasi Hamas-Fatah.

Rizq menegaskan bahwa semua butir dalam kesepakatan rekonsiliasi di Kairo harus dilaksanakan secara bersamaan. Ia berharap pertemuan mendatang antara pimpinan Hamas dan Fatah dapat membuahkan hasil lebih baik.

Juru Bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, juga menyatakan, jangan terlalu menaruh harapan terlalu tinggi terhadap pertemuan Abbas dan Meshaal di Kairo tersebut. Pasalnya, pertemuan itu baru bersifat sebagai pendahuluan, untuk mengetahui sikap terakhir masing-masing pihak.

Salah satu pemimpin Fatah, Azzam Ahmad, mengatakan, komite pemilu di Jalur Gaza harus dihidupkan lagi sebelum kemudian dibentuk pemerintah persatuan nasional dan lalu digelar pemilu nasional.

Ia mengungkapkan, salah satu pejabat tinggi Hamas telah berjanji akan membenahi dulu internal Hamas, kemudian baru akan menggelar pemilu.

Azzam Ahmad juga mengungkapkan, pertemuan Abbas dan Mursi baru membahas situasi politik Palestina secara umum. Khususnya setelah Palestina mendapat pengakuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa sebagai negara peninjau non-anggota, akhir November tahun lalu.

Selain itu, kata Azzam Ahmad, Mursi dan Abbas membahas tentang pentingnya Palestina segera mengakhiri perpecahan dan segera melaksanakan butir-bu- tir kesepakatan rekonsiliasi di Kairo.

Mursi disebutkan telah berjanji membantu Palestina terbebas dari blokade Israel, baik di Jalur Gaza maupun di Tepi Barat.

Perpecahan internal di Palestina meledak pada 2007 setelah pasukan Hamas merebut secara paksa kendali kekuasaan di Jalur Gaza. Hal itu terjadi hanya satu tahun setelah Hamas menang besar dalam pemilu nasional di Palestina.