Pemerintah Fokus Lindungi WNI dan TKI

JAKARTA, KOMPAS - Sembilan titik fokus bakal menjadi prioritas utama kebijakan politik luar negeri Indonesia sepanjang tahun 2013.

Demikian ditegaskan Menteri Luar Negeri Marty M Natalegawa, Jumat (4/1), dalam pernyataan pers tahunan Kementerian Luar Negeri tahun 2013.

Menurut Marty, salah satu titik fokus itu adalah peningkatan upaya perlindungan warga negara dan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

”Terkait perlindungan WNI dan TKI, ada tiga aspek, seperti pencegahan, deteksi dini, dan perlindungan, akan menjadi prioritas. Saat ini standar baku penanganan WNI dan TKI di luar negeri telah disusun dan akan menjadi standar baku di semua perwakilan kita,” ujar Marty.

Marty mencatat sejumlah kemajuan yang dicapai dalam perlindungan WNI/TKI. Salah satunya adalah jumlah kasus yang menimpa WNI di luar negeri turun separuh dalam dua tahun terakhir.

Keberhasilan lain yang diklaim oleh Marty adalah jumlah WNI yang dibebaskan dari ancaman hukuman mati. Jumlah WNI yang lolos dari hukuman mati mencapai 110 orang dalam dua tahun terakhir. Sebanyak 33 orang dari mereka bebas murni dan pulang ke Tanah Air.

Fokus kebijakan luar negeri Indonesia lainnya adalah perluasan pasar nontradisional sekaligus penajaman prioritas kerja sama bilateral dengan mitra strategis dan negara sahabat. Indonesia bersama negara-negara di kawasan juga berupaya memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi regional.

Sementara itu, terkait fokus di bidang keamanan, Pemerintah Indonesia juga akan terlibat aktif dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Stabilitas kawasan

Terkait upaya menghadapi ketegangan yang dipicu sengketa sejumlah negara di Laut China Selatan, Indonesia akan mendorong pelaksanaan menyeluruh Deklarasi Tata Berperilaku (DOC) di Laut China Selatan, termasuk menjamin kemajuan proses penyusunan Kode Tata Berperilaku (COC).

”Dengan begitu, potensi konflik akan dapat diredam. Namun, hal itu memerlukan komitmen bersama dalam menghormati hukum laut dan hukum internasional,” ujar Marty.

Sengketa wilayah di Laut China Selatan melibatkan China, Taiwan, dan empat negara anggota ASEAN, yakni Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

Upaya menjaga stabilitas kawasan juga diyakini dapat disokong kontribusi lembaga pemikir (think tank) Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi, yang baru saja didirikan dan diresmikan ASEAN dalam momen Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada November lalu.

Untuk mendorong dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kawasan, Indonesia, melalui statusnya sebagai Ketua APEC tahun ini, akan mengusung tema ”Asia Pasifik yang Tahan Uji (Resilient Asia Pacific)”.

Dengan tema itu, upaya menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan yang terus tumbuh dengan kuat, kokoh, dan berketahanan akan terus diupayakan sehingga kawasan itu bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia.

Caranya, antara lain, melalui upaya perluasan perdagangan dan investasi, upaya pencapaian pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan, serta mempromosikan konektivitas, baik secara fisik, institusional, maupun antarmasyarakat. (DWA)