Ditegur Mendagri, Jokowi "Salahkan" DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Mendagri meminta kedua kepala daerah tingkat provinsi itu segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2013 bersama DPRD DKI dan DPRD Aceh.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyalahkan DPRD DKI atas keterlambatan pengesahan APBD DKI 2013. "Ya, gimana memang nyatanya terlambat hehe...," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (3/1/2012).

Jokowi mengatakan, jika RAPBD itu hanya perlu proses di tangannya, akan lebih cepat rampung. Namun, karena proses perampungan itu tidak hanya dilakukan oleh pihak eksekutif, pengesahan APBD 2013 molor.

"Kalau yang kerja saya sendiri, ya saya percepat, tapi karena banyak pertanyaan dari dewan, jadi pembahasannya makan waktu yang cukup panjang. Apa dipikir kita ini kerja hanya siang? Siang-malam untuk dirampungkan," kata Jokowi.

Jokowi pun menargetkan pertengahan Januari ini APBD 2013 telah disahkan. Selain itu, Jokowi juga memaparkan berbagai kendala yang menyebabkan molornya pengesahan APBD 2013 tersebut.

"Ya, biasa ada yang belum sinkron, ada yang perlu diperbaiki, yang perlu jelas ya dijelaskan, ada yang perlu ditanyakan, ya kita jawab. Kira-kira itu," katanya.

Jokowi juga menampik adanya pembahasan yang alot antara pihak Pemprov DKI dan pihak legislatif, yaitu DPRD DKI. Namun, masih banyaknya penjelasan-penjelasan yang dirasa perlu untuk memperjelas rancangan program-program tersebut yang membuat molornya pengesahan APBD 2013.

"Enggak ada alot-alotan sebetulnya, tetapi memang perlu banyak yang harus dijelaskan. Ini sudah pembahasan kok, tinggal seminggu inilah. Semoga sudah rampung," kata Jokowi.

Ia pun memaparkan masih sangat banyak program yang dirasa masih kurang jelas oleh pihak legislatif yang perlu dijelaskan oleh pihak eksekutif, mulai dari pembelian bus, jalan layang untuk elevated bus Ciledug, penataan kampung, dan juga Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Ada juga meskipun sudah dijalankan, KJS masih ditanyakan juga. Tinggal ini perlu dijelaskan lagi," ujar Jokowi.

Terhadap teguran Mendagri Gamawan Fauzi, dia tidak akan memberikan penjelasan langsung ke Mendagri. Sebab, permasalahan keterlambatan pengesahan APBD DKI 2013 merupakan urusan eksekutif dan legislatif.

"Tidak perlulah, ini hanya perlu diselesaikan di sini dulu. Kita menyelesaikan dengan dewan. Ini hanya masalah eksekutif dan legislatif. Lagi pula yang dulu, pengesahannya sampai Maret. Ini baru Januari sudah rampung nanti dan seharusnya sudah bisa digunakan," tuturnya.

Saat itu, DPRD DKI mengesahkan RAPBD DKI Tahun Anggaran 2008, yang merupakan APBD pertama yang disusun oleh mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo, pada tanggal 19 Januari 2008, dengan anggaran sebesar Rp 20,5 triliun. Untuk pengajuan APBD DKI 2013 mencapai Rp 46.859.484.166.000. Alokasi belanja terbesar DKI ada pada bidang pendidikan yang mencapai 29,7 persen, atau sebesar Rp 12,6 triliun.

Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan menegaskan pihaknya tidak ingin memperlama pengesahan APBD DKI 2013, tetapi banyak program Pemprov DKI dalam RAPBD DKI 2013 perlu dikritisi lagi supaya tidak melanggar aturan yang sudah ada.

"Kita bukan ingin memperlambat. Kami dukung semua program Gubernur. Tetapi, semua kegiatan dalam APBD DKI 2013 harus sesuai aturan. Lagi pula kami juga masih menunggu Gubernur menyerahkan Raperda RPJMD 2012-2017 yang menjadi acuan untuk menyusun APBD DKI," kata Ferrial.