Musim Semi yang Tersandung Krisis Politik

Peta jalan itu antara lain berisi pemilu parlemen/presiden didahulukan. Anggota parlemen terpilih akan membentuk Dewan Konstituante beranggotakan 100 orang yang bertugas menyusun rancangan konstitusi baru. Dewan Konstituante menyerahkan rancangan itu kepada presiden terpilih, yang harus meminta pendapat rakyat melalui referendum untuk mengesahkannya menjadi konstitusi resmi.

Peta jalan itu disetujui sekitar 70 persen pemilih. Segera saja kubu sipil/liberal menuduh SCAF main mata dengan kubu islamis karena memaksakan referendum peta jalan yang menguntungkan kubu islamis.

Namun, hasil referendum itu akhirnya diterima kedua pihak. Kubu sipil/liberal berharap bisa meraih suara lebih baik dalam pemilu parlemen, yang akan berperan besar dalam pembentukan Dewan Konstituante.

Ternyata hasil pemilu parlemen tidak jauh beda dari referendum. Kubu islamis, yang terdiri atas IM, gerakan Salafi, dan Jemaah Islamiyah, meraih hampir 70 persen suara. Kekuatan kubu islamis makin nyata setelah dalam pemilu presiden, tokoh IM Muhammad Mursi meraih suara terbanyak.

Pukulan telak

Hasil pemilu itu memukul telak kubu sipil/liberal. Mereka khawatir kekalahan dalam referendum dan pemilu akan menyulitkan mereka dalam pertarungan dengan kubu islamis dalam penyusunan konstitusi.

Dalam perdebatan untuk menyusun anggota Dewan Konstituante, kubu sipil/liberal meminta keanggotaan dewan dibagi rata, 50 persen untuk masing-masing kubu. Kubu islamis menolak hal ini dan berpendapat, anggota dewan konstituante harus mencerminkan hasil pemilu parlemen, yakni 70 persen kubu islamis berbanding 30 persen kubu sipil/liberal. Usulan itulah yang akhirnya disetujui parlemen.

Dalam perdebatan di berbagai sidang Dewan Konstituante, kubu sipil/liberal sering kalah suara. Banyak anggota dari kubu sipil/liberal akhirnya memilih walk out atau mundur.

Kubu islamis melihat aksi pengunduran diri itu sebagai manuver untuk menggagalkan upaya Dewan Konstituante menyelesaikan rancangan konstituante. Pada saat yang sama, kubu islamis mendapat bocoran berita bahwa Mahkamah Tinggi Konstitusi (MK) sudah menyiapkan keputusan untuk membubarkan Dewan Konstituante dan Majelis Syura yang didominasi kubu islamis.

Situasi politik pun memanas setelah Presiden Mursi menerbitkan dekrit pada 22 November. Isi dekrit itu memberi Mursi kekuasaan luar biasa, yang ditengarai sebagai upaya mencegah MK membubarkan Dewan Konstituante dan Majelis Syura. Dekrit tersebut memicu krisis politik terburuk di Mesir sejak tumbangnya Mubarak.

Jalan menuju demokrasi yang stabil di Mesir ternyata masih panjang dan berliku. (Musthafa Abd Rahman)