Menlu: Pembangunan Konsulat Indonesia di Palestina Dilematis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia ingin memperkuat dukungan terhadap Palestina dengan mendirikan kantor konsulat di negara Timur Tengah itu. Namun, rencana itu terbilang dilematis lantaran opsi itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah Israel. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Selasa (11/12/2012), saat melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Kalau mau buka perwakilan RI di Ramallah, harus ada persetujuan dari israel. Ini persoalan pelik dan prinsipil," ujar Marty.

Lebih lanjut, Marty mengatakan opsi lainnya adalah dengan memberikan izin kepada pemerintah Israel mendirikan kantor perwakilannya di Indonesia meski tidak memiliki hubungan diplomatik. Hal ini diterapkan pula oleh Tunisia dan Maroko. Tetapi, Marty, lagi-lagi, mengatakan, pendirian kantor perwakilan Israel di Indonesia tetap dilematis. Pasalnya, Indonesia sudah berprinsip untuk terus mendukung Palestina.

Berkaca dari negara-negara lain yang sudah memiliki kantor perwakilan di Palestina, setidaknya ada tiga kelompok negara tergantung pada tingkat pengakuan negara pengirim terhadap Palestina. Pertama, negara dan perwakilan yang memiliki kantor perwakilan berkedudukan di Palestina, yakni sebanyak 35 negara dan 1 perwakilan Uni Eropa. Dari negara tersebut, dua negara di antaranya, yaitu Maroko dan Tunisia, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Kedua, negara yang memiliki kedutaan besar di negara-negara sekitar dengan akreditasi tambahan Palestina, yakni berjumlah 14 negara. "Terakhir adalah negara-negara yang membuka kantor konsulat jenderal di Yerussalem di bawah Kedutaan yang mereka miliki di Tel Aviv yakni 10 negara," ucap Marty.

Oleh karena itu, Marty menawarkan alternatif lain yakni menetapkan Konsul Kehormatan RI yang akan ditempatkan di Yerussalem. Konsul ini juga akan berisi 2-3 orang Palestina yang memiliki kedekatan hubungan dengan Indonesia.

"Lokasi Yerussalem, berdasarkan saran dari Dubes Palestina, ini lebih mudah dibandingkan Ramallah yang harus mendapat persetujuan Israel. Yerussalam tidak perlu, karena dia ada di bawah wilayah administrasi PBB," imbuh Marty.