Menlu: Pembangunan Konsulat Indonesia di Palestina Dilematis

Kompas.com - 11/12/2012, 22:41 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia ingin memperkuat dukungan terhadap Palestina dengan mendirikan kantor konsulat di negara Timur Tengah itu. Namun, rencana itu terbilang dilematis lantaran opsi itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah Israel. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Selasa (11/12/2012), saat melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Kalau mau buka perwakilan RI di Ramallah, harus ada persetujuan dari israel. Ini persoalan pelik dan prinsipil," ujar Marty.

Lebih lanjut, Marty mengatakan opsi lainnya adalah dengan memberikan izin kepada pemerintah Israel mendirikan kantor perwakilannya di Indonesia meski tidak memiliki hubungan diplomatik. Hal ini diterapkan pula oleh Tunisia dan Maroko. Tetapi, Marty, lagi-lagi, mengatakan, pendirian kantor perwakilan Israel di Indonesia tetap dilematis. Pasalnya, Indonesia sudah berprinsip untuk terus mendukung Palestina.

Berkaca dari negara-negara lain yang sudah memiliki kantor perwakilan di Palestina, setidaknya ada tiga kelompok negara tergantung pada tingkat pengakuan negara pengirim terhadap Palestina. Pertama, negara dan perwakilan yang memiliki kantor perwakilan berkedudukan di Palestina, yakni sebanyak 35 negara dan 1 perwakilan Uni Eropa. Dari negara tersebut, dua negara di antaranya, yaitu Maroko dan Tunisia, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Kedua, negara yang memiliki kedutaan besar di negara-negara sekitar dengan akreditasi tambahan Palestina, yakni berjumlah 14 negara. "Terakhir adalah negara-negara yang membuka kantor konsulat jenderal di Yerussalem di bawah Kedutaan yang mereka miliki di Tel Aviv yakni 10 negara," ucap Marty.

Oleh karena itu, Marty menawarkan alternatif lain yakni menetapkan Konsul Kehormatan RI yang akan ditempatkan di Yerussalem. Konsul ini juga akan berisi 2-3 orang Palestina yang memiliki kedekatan hubungan dengan Indonesia.

"Lokasi Yerussalem, berdasarkan saran dari Dubes Palestina, ini lebih mudah dibandingkan Ramallah yang harus mendapat persetujuan Israel. Yerussalam tidak perlu, karena dia ada di bawah wilayah administrasi PBB," imbuh Marty.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Nasional
Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Ketum PKB: 'Reshuffle' Kabinet Masih Sebatas Rumor

Ketum PKB: "Reshuffle" Kabinet Masih Sebatas Rumor

Nasional
Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Nasional
Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak 'Bully' Penyandang Disabilitas

Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak "Bully" Penyandang Disabilitas

Nasional
Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Nasional
Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Nasional
Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Nasional
Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Nasional
Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Nasional
UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

Nasional
Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Nasional
90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

Nasional
BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.