Korut Mungkin Tunda Luncurkan Roket Jarak Jauh

SEOUL, KOMPAS.com- Pemerintah Korea Utara menyatakan kemungkinan menunda rencana peluncuran roket jarak jauh mereka.

Sebelumnya peluncuran yang memicu kontroversi dunia itu akan digelar paling awal Senin (10/12/2012) hingga dua pekan mendatang, Sabtu (22/12/2012).

Pengumuman kemungkinan penundaan tersebut disampaikan salah seorang juru bicara Komite Teknologi Antariksa Korea, Minggu (9/12/2012), kepada kantor berita pemerintah Korea Utara (KCNA).

Keterangan itu tidak dirinci lebih jauh soal alasan penundaan. Dalam pernyataan kepada KCNA, perwakilan komite tersebut hanya menyebut saat ini para ilmuwan dan teknisi tengah mempelajari "penyesuaian waktu peluncuran yang disebabkan sejumlah alasan" secara serius.

Sejumlah analis di Korea Selatan memperkirakan penundaan lebih disebabkan masalah teknis, hujan salju yang turun sejak Senin lalu, yang berdampak memperlambat proses persiapan peluncuran.

Analisa itu diperkuat dengan foto pencitraan satelit komersial GeoEye pada Selasa (4/12). Dalam foto hasil pencitraan satelit yang dibagikan situs web 38 North dan North Korea Tech itu tampak landasan peluncuran satelit Sohae di barat laut Pyongyang tertutup salju tebal.

Tampak pula tak ada jejak baru di jalur jalan menuju bangunan perakitan utama roket. Sejumlah pejabat di Korsel, baik dari Kementerian Pertahanan, Panglima Angkatan Bersenjata, maupun Kementerian Luar Negeri, sama-sama mengaku belum bisa secara cepat memastikan apa penyebab di balik pengumuman penundaan tersebut.

Akan tetapi sejumlah analis memperkirakan pemimpin Korut yang baru dan belum berpengalaman, Kim Jong Un, terlalu terburu-buru dan memaksakan peluncuran harus segera dilakukan 10-22 Desember.

Periode waktu itu bersamaan dengan peringatan dua mendiang pemimpin Korut, Kim Il Sung dan Kim Jong Il.

Jadwal peluncuran yang diumumkan Korut beberapa waktu lalu itu memang memicu perhatian dunia lantaran bersamaan dengan sejumlah even besar negara-negara, yang selama ini memang menjadi seteru negeri komunis serba tertutup tersebut.

Sebut saja pemilihan umum di dua negara tetangganya, Korsel dan Jepang, serta jadwal pelantikan Presiden Barrack Obama, yang terpilih untuk kedua kalinya sebagai presiden Amerika Serikat.

Pemerintah AS memang menanggapi serius rencana peluncuran itu. Hal itu lantaran Korut diyakini telah menguasai teknologi peluncuran roket atau peluru kendali balistik jarak jauh, yang saat ini bahkan mampu menjangkau wilayah AS.

Kecemasan disampaikan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton pekan lalu. Hillary mendesak seluruh menlu negara-negara pakta pertahanan bersama NATO dan juga Rusia untuk ikut mendesak Korut menghentikan rencana peluncuran roket jarak jauhnya itu.

Jika kembali dilakukan, peluncuran tersebut bakal menjadi pelanggaran kembali resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa oleh Korut. Negara sekutu utama Korut, China, juga telah menyatakan keprihatinannya.

Pemerintah China menyebut mengakui hak Korut untuk mengembangkan program antariksanya, namun Korut juga diminta untuk bisa mengharmonisasikan hal itu dengan pembatasan-pembatasan yang dibuat DK PBB.

Selama ini Korut selalu bersikeras kalau peluncuran roket jarak jauhnya murni untuk keperluan damai sekaligus untuk mengorbitkan satelit komunikasinya.

Beberapa bulan lalu Korut telah meluncurkan roket jarak jauhnya namun gagal lantaran meledak tak lama roket diluncurkan. Akan tetapi tanggapan dan desakan China dinilai masih belum kuat.

Seorang analis Baek Seung-joo dari Korea Institute for Defense Analyses di Seoul mengatakan, seharusnya China berani mengirimkan "pesan lebih kuat" agar Korut membatalkan rencananya itu.

"Pemerintah Korut pastinya tak ingin mengatakan mereka menunda peluncuran itu karena tekanan luar negeri. Makanya mereka lalu mengatakan para ilmuwan dan teknisi yang menginginkan penundaan dilakukan," ujar Baek.

Sementara itu analisa lain menyebutkan, Korut akan membatalkan rencana peluncuran roketnya itu jika saja pemerintah AS secara aktif mendekati Pyongyang dan mengajak berdialog sambil menjanjikan akan mengapalkan pasokan bantuan bahan makanan ke negeri itu.

Hal itu disampaikan Koh Yu-hwan dari Studi Korut di Universitas Dongguk, Seoul, Korsel. Februari lalu pemerintah AS memang telah sepakat mengirimkan 240.000 metrik ton bantuan pangan ke Korut dengan syarat negeri itu menghentikan seluruh program nuklirnya.

Kesepakatan itu batal ketika Korut dengan nekat melanjutkan peluncuran roket jarak jauhnya April lalu, yang gagal total lantaran meledak tak lama diluncurkan dan jatuh di Laut Kuning.

Tidak hanya Korsel, pemerintah Jepang dan AS juga telah mengerahkan kekuatan militernya untuk mengantisipasi peluncuran roket Korut. Pemerintah Jepang telah resmi memerintahkan militernya menembak jatuh roket itu jika terdeteksi mengancam kedaulatan wilayahnya.

Sedangkan militer AS juga telah mengerahkan dua kapal perang jenis perusak anti peluru kendalinya, USS Benfold dan USS Fitzgerald, di posisi strategis untuk menekan Korut.

"Kedua kapal perusak itu akan terus memonitor peluru kendali yang diluncurkan Korut sekaligus memperingatkan sekutu-sekutu kawasan kami jika sampai peluncuran dilakukan," ujar salah seorang pejabat Angkatan Laut AS.

Sejumlah diplomat PBB, baik yang bertugas di dalam maupun di luar Dewan Keamanan, dilaporkan juga mengupayakan sejumlah upaya konsultasi di balik layar terkait sikap dan rencana Pyongyang tadi.

Baik Jepang maupun AS, keduanya juga telah sepakat mendesak DK PBB memperkuat sanksi yang diterapkan kepada Korut pada tingkat yang sama diterapkan kepada Iran.

Hal itu berarti peningkatan sanksi sampai dalam bentuk peningkatan jumlah institusi, entitas organisasi, atau individual, yang dikenai kebijakan pembekuan aset-aset yang dimiliki oleh DK PBB. Hal itu diwartakan surat kabar Jepang Asahi Shimbun.