Massa Kepung Istana Presiden

KAIRO, KOMPAS.com - Polisi dan tentara dalam jumlah besar dikerahkan di Istana Ittihadiyah di Distrik Heliopolis, Kairo, untuk menghadapi massa demonstran penentang Presiden Muhammad Mursi, Selasa (4/12).

Cuaca mendung yang menutupi langit Kairo, ibu kota Mesir, mengiringi massa anti-Mursi yang berbondong-bondong menuju istana presiden di kawasan elite Kairo itu.

Semua mulut jalan yang mengarah atau melintasi istana dipasangi pagar kawat berduri. Di balik itu, polisi yang diperkuat kendaraan taktis antidemonstrasi bersiaga.

Di depan barikade polisi tersebut, massa beraksi. Beberapa demonstran memasang poster di pagar kawat berduri. Demikian dilaporkan oleh wartawan Kompas, Trias Kuncahyono dan Musthafa Abd Rahman, dari Kairo.

”Pergi, Mursi! Ini kesempatan bagi Anda untuk segera pergi. Anda dan kelompok Anda hendaknya ambil kesempatan ini,” bunyi salah satu poster. Ada juga poster bertuliskan ”Agama Bisa untuk Anda Saja, tetapi Konstitusi untuk Seluruh Rakyat Mesir”.

Muhammad Abdul Mun’im (55), salah satu demonstran, berteriak-teriak, ”Mursi telah menduduki istana secara tidak sah, seperti Israel membangun permukiman Yahudi yang tidak sah di tanah Palestina!”

Membeludaknya massa demonstran itu membuat arus kendaraan dialihkan menjauhi istana sehingga menimbulkan kemacetan parah.

Para pedagang bendera Mesir dalam beberapa ukuran memanfaatkan kesempatan untuk menggelar dagangan mereka. Demikian pula para pedagang minuman menggelar dagangan mereka di sepanjang jalan menuju istana, tak peduli dengan polisi dan tentara yang bertebaran di mana-mana.

Sumber militer yang dikutip harian Asharq al Awsat mengungkapkan, militer mengerahkan pasukan kendaraan lapis baja dan tank untuk menjaga istana presiden dari kemungkinan serangan demonstran.

Setuju referendum

Sementara itu, Dewan Peradilan Agung Mesir menyatakan setuju mengawasi referendum untuk mengesahkan rancangan konstitusi baru pada 15 Desember nanti.

Sebelumnya, organisasi Gerakan Hakim untuk Mesir juga menyatakan akan ikut mengawasi jalannya referendum. Sikap dua lembaga ini bertolak belakang dengan Asosiasi Hakim Mesir yang menyatakan akan memboikot referendum.

Wakil Presiden Mahmud Mekki mengaku yakin para hakim akan mengawasi referendum tersebut.

Ikhwanul Muslimin (IM) juga mulai menggerakkan anggota dan simpatisannya di organisasi- organisasi profesi di seluruh Mesir untuk mendukung rancangan konstitusi dan referendum.

Kementerian Waqaf, yang dipimpin seorang tokoh IM, menegaskan, berpartisipasi dalam referendum merupakan kewajiban agama.

Sebaliknya, koalisi oposisi Front Penyelamatan Nasional menganggap Mursi telah ingkar janji karena langsung menggelar referendum sebelum mencapai kesepakatan soal rancangan konstitusi dengan kekuatan politik lain.

Front Penyelamatan Nasional juga menyebut Presiden Mursi bertindak sebagai pemimpin partai, bukan sebagai presiden bagi semua rakyat Mesir.

Pada kesempatan lain, Universitas Al-Azhar Mesir menyatakan akan menawarkan inisiatif solusi krisis politik di Mesir saat ini. Namun, pihak Al-Azhar tidak menjelaskan isi inisiatif tersebut dan kapan usulan tersebut akan disampaikan. Al Azhar hanya menyampaikan akan melakukan kontak dengan semua pihak yang bertikai untuk mencari solusi kompromi.