Catatan di Penghujung KTT ASEAN

JAKARTA, KOMPAS.com — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-21 ASEAN yang dibuka pada Minggu (18/11/2012) pagi di Istana Damai, Phnom Penh, Kamboja, telah berakhir pada Selasa (20/11/2012). Beberapa kemajuan dalam kerja sama telah dicapai. Namun, sebagian persoalan masih menjadi catatan pekerjaan rumah untuk dirampungkan.

Hal-hal yang menjadi catatan dalam KTT antara lain persiapan menuju Masyarakat ASEAN pada tahun 2015, kerja sama ekonomi dan politik antar-negara anggota, pembicaraan sengketa wilayah dengan China, dan pembicaraan dengan Presiden AS Barack Obama.

Masyarakat ASEAN merupakan langkah signifikan perhimpunan negara-negara Asia Tenggara yang dibentuk tahun 1967. Tujuannya untuk mentransformasikan diri menjadi semacam Masyarakat Eropa, termasuk dengan kebijakan pasar tunggalnya, meski belum menyebut rencana penerapan mata uang bersama ASEAN, seperti halnya yang berlaku di Eropa.

Dalam pernyataannya, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyatakan, dengan terciptanya Masyarakat ASEAN, tidak hanya akan terjadi kohesivitas sosial, budaya antarmasyarakat anggota ASEAN, tetapi juga langkah-langkah yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, melalui kemudahan-kemudahan dalam meningkatkan perdagangan dan investasi.

"Segala persiapannya harus dilakukan oleh para menteri menjelang 2015, " kata Hun Sen pada pembukaan KTT.

Hun Sen menekankan pentingnya melakukan negosiasi dalam kerangka Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kawasan (RCEP) yang melibatkan ASEAN plus 6 negara mitranya, yakni Australia, China, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, dan India.

"Upaya ini akan membuka pasar kita dan mentransformasi kawasan ini menjadi sebuah pasar yang terintegrasi bagi tiga miliar penduduk kawasan," ujar Hun Sen.

Kawasan Bebas Perdagangan merupakan strategi kunci ASEAN untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas terhadap mitra dagangnya, serta untuk menarik investasi asing langsung ke ASEAN.

Selain KTT ASEAN, para pemimpin negara-negara ASEAN yang merupakan penggerak ekonomi regional ini mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan mitra dialognya, termasuk Presiden AS Barack Obama yang baru saja terpilih kembali dalam Pemilu AS pada 6 November lalu. Selain Obama, PM China Wen Jiabao juga hadir di KTT ASEAN. Kehadirannya menjadi istimewa, setelah terjadi pergantian kepemimpinan di China, dari Presiden Hu Jintao kepada Xi Jinping.

Sengketa wilayah

Khusus dengan China, ASEAN memiliki agenda yang sangat penting, terutama berkaitan dengan konflik antara negara anggota ASEAN dan China akibat adanya klaim tumpang tindih atas Kepulauan Spratly di Laut China Selatan.

Melalui pertemuan tingkat tinggi ASEAN-China ini, ASEAN mengajukan proposal Tata Berperilaku di Laut China Selatan, yang intinya adalah segala persoalan yang timbul akibat konflik itu akan diselesaikan melalui dialog, bukan dengan cara militer.

Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia merupakan negara garis depan ASEAN yang terlibat dalam konflik tumpang tindih klaim itu. Klaim ini sering menciptakan peluang terjadinya ketegangan militer antarpihak, yang akan mengganggu stabilitas keamanan. Hal tersebut juga tidak menguntungkan dalam upaya peningkatan kerja sama pembangunan dan ekonomi, khususnya antara ASEAN dan China.

Sejauh ini satu-satunya kerangka kerja terkait masalah Laut China Selatan adalah sebuah pakta tak mengikat 2002 yang pada intinya semua pihak yang terlibat sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan melalui konsultasi yang bersahabat.

Negara-negara ASEAN semula menyatakan kesiapannya untuk menekan China agar secepatnya memulai pembicaraan untuk mengurangi tingkat ketegangan atas sengketa wilayah di Laut China Selatan, Senin (19/11/2012). Para pemimpin 10 negara anggota ASEAN berniat mendiskusikan masalah ini dengan PM China Wen Jiabao yang juga hadir di ibu kota Kamboja itu.

Sebuah proposal baru yang lebih mengikat sempat disampaikan PM Kamboja Hun Sen saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wen Jiabao di Phnom Penh, Minggu (18/11/2012), yang kurang mendapat tanggapan dari China.

Namun hingga para pemimpin ASEAN mengakhiri pertemuan mereka di Phnom Penh, Kamboja, Selasa (20/11/2012) petang, tidak tercapai sebuah "konsensus bulat" tentang bagaimana cara menangani konflik di Laut China Selatan.

Juru bicara delegasi Pemerintah China bahkan menegaskan, isu Laut China Selatan sama sekali tak dibahas dalam pertemuan puncak antara para pemimpin negara anggota ASEAN dan China, Senin (19/11/2012).

Qin Gang, juru bicara delegasi China tersebut, menyatakan, tidak ada negara anggota ASEAN yang mengangkat isu sengketa Laut China Selatan dalam pertemuan antara ASEAN dan China. Menurut dia, isu tersebut bukan menjadi perhatian ASEAN dan China.

Sementara itu, Hun Sen dalam kesimpulan pertemuan ASEAN dengan Perdana Menteri China Wen Jiabao mengatakan bahwa ke-10 anggota ASEAN sepakat untuk tidak menginternasionalisasi sengketa teritorial di Laut China Selatan.

Kesimpulan ini ditentang Presiden Filipina Benigno Aquino yang merasa diabaikan dalam upayanya menyelesaikan konflik maritim dengan China. Aquino sempat melakukan interupsi saat Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyimpulkan rancangan pernyataan bersama ASEAN dalam hubungan dengan China.

Aquino menyatakan bahwa memang terjadi sejumlah pandangan mengenai kebersatuan ASEAN, tapi itu tidak bisa diterjemahkan sebagai konsensus ASEAN. "Apa yang disimpulkan oleh pemimpin Kamboja bukanlah kesimpulan akurat dari pandangan Filipina," ujar Juru Bicara Presiden Filipina, Sonny Coloma.

Jika forum ASEAN tidak bisa memperjuangkan kepentingan Filipina, maka Presiden Aquino akan menempuh semua jalan internasional yang ada. "ASEAN bukan satu-satunya jalan bagi kami. Sebagai negara berdaulat, adalah hak kami untuk membela dan memperjuangkan kepentingan nasional ke mana pun, termasuk ke PBB," kata Aquino.

Pertentangan itu pun memunculkan dua kubu. Satu kubu mendukung penyelesaian bilateral saja atau terbatas pada pihak-pihak yang terlibat di kawasan itu saja. Kubu ini didukung China. Kubu lain mendorong cara-cara penyelesaian tumpang tindih dan konflik di Laut China Selatan itu dengan pendekatan multinasional. Kubu ini pro-Amerika Serikat.

Melihat ancaman "ketiadaan konsensus itu", Indonesia mengintervensi. Indonesia menjelaskan kepada semua pihak, terutama kepada Filipina, untuk tidak gusar. Cara internasional ataupun bilateral, formal atau tidak formal, menurut Indonesia, tidak terlalu masalah. Yang penting, menurut Indonesia, seperti dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada forum KTT itu, semua pihak mendukung terkelolanya suasana damai di Laut China Selatan.

Kedatangan Obama

Masih dalam rangkaian KTT ASEAN, sekitar pukul 17.50 di Phnom Penh, Senin (19/11/2012), Presiden Amerika Serikat Barack Obama tiba di Kamboja. Kedatangannya diikuti raungan helikopter, berputar-putar di atas arena KTT ASEAN yang berawan hitam.

Setelah mengadakan kunjungan bersejarah 6 jam di Myanmar, Obama hadir di Phnom Penh dengan pengawalan hebat. Dikatakan hebat sebab belasan kepala pemerintahan lainnya yang telah datang ke Phnom Penh dalam dua hari terakhir tidak mendapatkan pengawalan seketat itu.

Wartawan Kompas.com, Taufik Mihardja, dari Phnom Penh melaporkan, saat Presiden Obama turun tangga dari pesawat Air Force One, di ruang sidang sedang berlangsung pertemuan antara para kepala pemerintahan ASEAN dan Perdana Menteri China Wen Jiabao.

Kehadiran Presiden Obama ke Kamboja—seperti juga ke Myanmar—merupakan yang pertama oleh Presiden Amerika Serikat yang sedang berkuasa. Ini menandakan makin pentingnya wilayah Asia Pasifik dalam peta politik luar negeri AS di bawah Obama. Kehadiran Presiden Obama di kedua wilayah ini juga bukan tidak mungkin untuk mengikis pengaruh China, yang selama beberapa dasawarsa terakhir mendominasi di wilayah Asia Tenggara ini.

Kehadiran Presiden Obama pada petang itu rupanya telah merepotkan protokol ASEAN, untuk menjadwalkan ulang rencana-rencana pertemuan bilateral. Yang terkena imbas termasuk rencana pertemuan bilateral Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Myanmar Thein Sein.

Segera setelah kedatangannya, Obama langsung mengadakan pertemuan dengan para pemimpin ASEAN dalam format 10+1. Dalam kesempatan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendesak Presiden AS Barack Obama untuk menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Desakan tersebut kemudian didukung delegasi Malaysia. Mereka mengatakan akan sulit bagi negara-negara Islam untuk menjaga sikap moderat warga Muslim melihat serangan Israel ke Gaza.

Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Presiden SBY meminta Obama menghentikan lingkaran kekerasan dan menghentikan pengerahan kekuatan secara eksesif di Gaza. Presiden SBY, lanjut Marty, juga mengingatkan Presiden Obama bahwa hal tersebut harus segera dilakukan, jangan sampai peristiwa kekerasan tahun 2008 dan 2009 terulang, yang kala itu menewaskan lebih dari 1.300 warga Palestina.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Obama langsung merespons positif. Bahkan, Obama berjanji segera mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk berdamai. "Kami mendengar dengan baik, dan malam ini (Senin), saya akan bekerja langsung untuk mendesak pihak-pihak yang bertikai segera mengakhiri pertikaian mereka," kata Obama seperti dituturkan Marty.

Tahun depan giliran Brunei

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang ke-21 akhirnya ditutup pada Selasa dengan rotasi kepemimpinan ASEAN. Tahun depan, Brunei akan memimpin ASEAN.

Meski meninggalkan beberapa catatan, KTT yang dihadiri sepuluh pemimpin ASEAN serta delapan mitranya ini, oleh Perdana Menteri Hun Sen, disebut berakhir dengan memuaskan.

Adapun ASEAN beranggotakan Indonesia, Malaysia, Laos, Myanmar, Thailand, Filipina, Singapura, Kamboja, Brunei, dan Vietnam.

Sementara itu, perwakilan delapan mitra yang dimaksud adalah Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Perdana Menteri China Wen Jiabao, Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak, Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda, Perdana Menteri India Manmohan Singh, Perdana Menteri Australia Julia Gillard, Perdana Menteri Selandia Baru John Key, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.