Filipina Tambah Pasukan di Spratly

Manila, Minggu - Filipina mengirimkan lebih dari 800 tentara tambahan ke kawasan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan untuk memperkuat pertahanan di kawasan yang diklaim sebagai wilayah negara tersebut.

Demikian diungkapkan Komandan Korps Marinir Filipina Letnan Jenderal Juancho Sabban, Minggu (30/9). Ia menegaskan, pengiriman pasukan tambahan itu bersifat memperkuat pertahanan, dan tidak dimaksudkan sebagai langkah agresif.

”Dua batalion yang datang baru-baru ini akan memperkuat perlindungan terhadap pulau- pulau kami. Kami berada pada postur defensif saja, dan untuk menjamin pertahanan pulau-pulau kami. Lebih baik mempertahankan daripada merebut kembali pulau-pulau itu setelah diduduki (negara) pengklaim lain,” ujar Sabban.

Selain menambah pasukan yang akan melakukan patroli di sekitar Spratly, Filipina juga menempatkan markas besar salah satu brigade Korps Marinir di Provinsi Palawan, yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.

Kepulauan Spratly menjadi titik pusat sengketa teritorial yang terjadi di Laut China Selatan. Seluruh atau sebagian kepulauan, yang diyakini kaya kandungan sumber daya alam tersebut, diklaim oleh Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam, China, danTaiwan.

Belakangan, situasi di kawasan tersebut memanas setelah China bersikap makin agresif. Sabban menuding China terus memperkuat berbagai struktur yang dibangun di atas pulau-pulau sengketa.

Meski demikian, Sabban mengaku tidak ingin terlibat dalam konflik terbuka. ”Kami tidak berada di sana untuk membuat situasi yang bisa berujung pada konflik dan bereskalasi menjadi masalah regional,” tandasnya.

Ketegangan ASEAN

Konflik teritorial di Laut China Selatan juga memicu ketegangan di kalangan negara-negara anggota ASEAN, terutama antara Filipina dan Ketua ASEAN tahun ini, Kamboja.

Pertemuan para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN di Kamboja, Juli lalu, berakhir tanpa komunike bersama.

Kegagalan dipicu perselisihan Kamboja dengan Vietnam dan Filipina terkait isu sengketa di Laut China Selatan, Kamboja menolak keinginan kedua negara tersebut memasukkan insiden perbatasan dengan China dalam rumusan komunike bersama.

Untuk menghindari kebuntuan yang sama terjadi lagi, Indonesia resmi mengedarkan usulan draf kode tata berperilaku (COC) di Laut China Selatan dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, Jumat.

Menurut Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa dalam pesan singkat kepada Kompas, Sabtu (29/9), pertemuan itu juga membahas perkembangan situasi di kawasan Asia Timur, terutama sengketa China-Jepang di Laut China Timur.

Marty memaparkan, draf COC usulan Indonesia belum langsung ditanggapi karena setiap negara perlu mempelajari dan mengonsultasikan isinya secara internal di dalam negeri masing- masing.

Kode berperilaku disepakati untuk dibahas bersama China guna dipakai sebagai semacam ”aturan berlalu lintas” di perairan tersebut demi menghindari kesalahan kalkulasi semua pihak yang bersengketa.

Seperti diwartakan sebelumnya, pertemuan itu sangat penting dan akan berlanjut hingga Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dan Asia Timur, November, di Phnom Penh, Kamboja.

Selasa pekan lalu, Marty bahkan menyebut isu sengketa di Laut China Selatan bukan tak mungkin akan memicu bencana, semacam membuka ”kotak pandora”, jika sampai salah ditangani.

Selain kaya sumber daya alam, Laut China Selatan adalah jalur lalu lintas perdagangan dan energi dunia yang sangat penting. Lebih dari 80 persen pasokan minyak untuk Jepang, misalnya, diangkut melalui Laut China Selatan. (AFP/DHF/DWA)