Pemerintah Didesak Atasi Kekeringan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten didesak merealiasikan rencana aksi terpadu menghadapi kekeringan tahun 2012. Pasalnya, belum ada upaya nyata dalam realiasasi rencana aksi, sementara kekeringan telah terjadi di berbagai daerah.

Hal itu disampaikan Dadan Ramdan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat dalam siaran persnya, Jumat (14/8/2012).

Dadan mengatakan, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2012 di Indonesia diprediksi baru akan berakhir bulan Oktober 2012 . Namun, kata dia, sejak awal tahun 2012 wilayah Jawa Barat sudah mengalami kemarau.

"Kemarau yang relatif panjang ini akan membuka potensi terjadinya resiko dan ancaman bencana alam, ekologis dan sosial yang terjadi di perkotaan dan perdesaan berupa kekeringan, kelangkaan air bersih, kebakaran hutan dan pemukiman, serta konflik sosial di masyarakat karena perebutan sumber air," kata Dadan.

Dadan menjelaskan, kekeringan di perkotaan akan berdampak pada kelangkaan ketersediaan air bersih untuk rumah tangga. Adapun di wilayah perdesaan dan kawasan hutan, selain mengancam ketersediaan air bersih, kekeringan juga mengancam kawasan pertanian, perikanan, dan kebakaran hutan.

Berdasarkan pengamatan di beberapa wilayah di Jabar, kata Dadan, faktor utama penyebab kekeringan yakni meluasnya lahan kritis dan belum direhabilitasi. Selain itu, sumber mata air dan embung air rusak, serta tercemarnya enam wilayah sungai dan 40 DAS di Jabar.

"Berdasarkan pengamatan, diperkirakan ratusan ribu hektar lahan pertanian di Jabar terancam gagal panen karena kekeringan yang berkepanjangan. Kekeringan ini merebak di 17 Kabupaten dan enam kota. Di antaranya Sukabumi, Subang, Purwakarta, Majalengka, Karawang, Indramayu, Ciamis, Kuningan, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Bandung Barat, Cianjur, Cirebon, Sumedang, Bekasi dan Bogor. Di perkotaan kekeringan merebak di kota Depok, Bekasi, Bandung, Cirebon, Bogor dan Sukabumi," papar dia.

Untuk itu, lanjut Dadan, pemerintah khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus segera merealisasikan rencana aksi terpadu menghadapi kekeringan tahun 2012 yang telah disusun.

"Ke depan, pascakemarau, kita pun akan menghadapi ancaman banjir di musim penghujan. Pemerintah harus segera melakukan tindakan nyata dalam upaya mengurangi resiko dan menanggulangi bencana banjir tahunan yang di depan mata," pungkas Dadan.